Evaluasi Kinerja Jelang Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Kolase Agus A Wicaksono
Jakarta, bukti – Tingkat kepuasan publik jelang satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin prosentase angkanya mencapai 67,4 persen. Temuan ini didasarkan dari hasil telesurvei atau wawancara melalui kontak telepon yang dilakukan Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI).
Telesurvei dilakukan pada 9-12 Juni 2020 dengan melibatkan sekitar 1.000 responden di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini +/- 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Angka kepuasan publik sebanyak 67,4 persen itu diperoleh dari penjumlahan responden yang mengaku cukup puas dan sangat puas. Sementara, responden yang menyatakan tidak puas, diketahui sebesar 25,3 persen. Sedangkan 7,3 persen responden lainnya, memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (SIPI) memperlihatkan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menangani pandemi Covid-19. Survei yang digelar pada Mei 2020 itu, menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 56,4 persen. Sedangkan 31,3 persen responden menyatakan tidak puas.
Jika dibandingkan survei Indikator Politik pada Februari 2020, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tampak terjadi penurunan terus menerus. Sebab dari hasil survei saat itu mencatat angka prosentase kepuasan publik mencapai 70,8 persen. Sementara responden yang tidak puas diketahui hanya 11,6 persen.
Ketidakpuasan publik yang relatif menurun ini menjadi alarm bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di tahun kedua agar meningkatkan kinerjanya lagi. Ini bisa dilihat dari 75,6 persen responden yang menyatakan setuju adanya reshuffle atau pergantian menteri pada Kabinet Indonesia Maju jilid II. Dengan uraiannya 20,5 persen sangat setuju dan 55,1 persen setuju.
“Temuan survei ini bisa menjadi catatan evaluasi bagi Presiden Jokowi untuk meninjau kembali para pembantunya,” tutur Direktur Eksekutif ASI, Ali Rifan, dalam keterangan persnya, Jumat (19/6/20) kemarin.
Kendati demikian, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, pada 20 Oktober 2019 silam itu, bisa dianggap lebih baik dibanding pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Dari rekam data bukti.id, satu tahun pemerintahan Jokowi-JK kerap berseberangan pandangan. Kedua pucuk pimpinan di Tanah-Air Indonesia itu sering terlihat tak sejalan dalam mengambil sikap. Hal ini lantas dijadikan tanda ketidakharmonisan pemerintahan Jokowi-JK.
Contoh yang mencolok ialah perbedaan sikap soal penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Jika Jokowi meminta Novel untuk tidak ditahan, JK malah menganggap posisi Bareskrim Polri serba salah antara menangkap atau tidak.
Walhasil, satu tahun kinerja kepemimpinan Jokowi-JK cenderung menorehkan rapor negatif. Survei Litbang Kompas pada Maret 2015 mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi hanya berkisar 46 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas jumlahnya cenderung lebih banyak. Yakni sebesar 57,5 persen.
Hal serupa juga terjadi pada kepuasan publik terhadap kepemimpinan JK. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku cukup puas dan 0,8 persen yang sangat puas. Adapun yang tidak puas mencapai 46,2 persen, dan yang tidak puas sama sekali sebesar 6,7 persen. Sehingga, kepuasan publik hanya mencapai 42,1 persen.
Selanjutnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Kabinet Kerja juga mengalami nasib yang sama. Hanya 0,8 persen yang mengaku sangat puas dan 36,3 persen yang cukup puas terhadap kinerja para menteri. Sebanyak 42,8 persen mengaku kurang puas dan 3,9 persen tidak puas sama sekali. (ags)
Editor : Redaksi
Ekonomi
