Yurianto: Lebih dari 300 Penambahan Kasus Positif COVID-19, di Jatim
Achmad Yurianto (Foto: ist)
Jakarta, bukti.id - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Achmad Yurianto mengatakan, Provinsi Jawa Timur menambahkan kasus baru penularan virus Corona, sebanyak 331 orang, kasus sembuh sebanyak 121. Hingga hari ini (30/6) kasus positif di Jawa Timur mencapai 12.136 kasus. Jumlah kasus tersebut merupakan angka tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Di wilayah lain, Yurianto menyebut, di DKI Jakarta 193 kasus baru dan 394 sembuh. Di Jawa Tengah, kasus baru positif COVID-19 berjumlah 153, sembuh 50 orang.
“Kalimantan Selatan, melaporkan 106 kasus baru, dengan 38 sembuh. Sulawesi Selatan, melaporkan 89 kasus baru, dan 69 sembuh,” kata Dokter Yurianto saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Selasa (30/6).
Yurianto menambahkan, bahwa 19 provinsi melaporkan kasus di wilayahnya di bawah 10. Kesembilan belas provinsi tersebut yakni Aceh, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Nusa Tenggara Timur.
Dari 19 provinsi itu, tujuh provinsi mencatat dan melaporkan nol kasus, yaitu di Provinsi Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara, pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak 21.515 spesimen. Total spesimen yang telah diperiksa di seluruh laboratorium dan fasilitas kesehatan berjumlah 803.898 spesimen.
“Dari jumlah tersebut kita dapatkan kasus baru konfirmasi COVID-19 sebanyak 1.293 orang, sehingga total menjadi 56.385 orang,” lanjut Yurianto.
Yurianto menyampaikan optimisme melawan COVID-19, dikatakan, kasus pasien sembuh sudah cukup banyak. Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh sudah lebih dari 80%. Diantaranya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau.
“Angka persen, angka persentase sembuh global di tingkat dunia adalah 50,3 persen. Artinya, begitu banyak provinsi kita yang sekarang mencapai angka kesembuhan di atas 80 persen,” ujarnya.
Total pasien sembuh yang tercatat hari ini 1.006 orang, diartikan akumulasi sembuh sebanyak 24.806 orang. Sudah 449 wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota yang terdampak di 34 provinsi. Dan, pemantauan disebutkan terus dilakukan hingga hari ini.
“Kita masih melakukan pemantauan terhadap 43.797 orang dalam pemantauan (ODP) dan 13.182 Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” katanya.
APBN 2020 defisit hingga Rp 1.039,2 triliun
Sementara itu, untuk diketahui dampak Covid-19, defisit APBN 2020 melebar hingga Rp 1.039,2 triliun. Bahkan, pemerintah berencana akan merevisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 yang memuat perubahan postur APBN setelah adanya pandemi Covid-19.
Revisi Perpres yang ditargetkan rampung dua pekan ke depan itu guna menampung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN itu nantinya akan diatur secara teknis melalui PP 23 tahun 2020. Didalamnya, juga tertuang empat modalitas ditambah instrumen APBN untuk mendukung program pemulihan. Anggaran PEN dialokasikan Rp 677,2 triliun. Jumlah tersebut membengkak dari rencana awal yang sebesar Rp 641,17 triliun.
Keempatnya modalitas meliputi Penanaman Modal Negara (PMN), penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja-belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Pemerintah berdalih perubahan postur APBN 2020 kedua kalinya itu harus diambil sebagai langkah penyelamatan ekonomi nasional. Sebab pemerintah tak ingin ekonomi RI tumbuh negatif dalam skenario terburuk.
Dalam APBN-P 2020, defisit melebar hingga ke level 6,34 persen atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun. Angka ini lebih besar dari yang sudah ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020, sebesar Rp 852,9 triliun, atau sekitar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit anggaran itu terjadi lantaran anggaran belanja negara lebih besar daripada penerimaan negara. Di mana belanja turun menjadi Rp 1.699 triliun, sementara belanja negara meningkat menjadi Rp 2.738,4 triliun. Melebarnya defisit APBN itu salah satunya imbas dari penambahan alokasi anggaran PEN.
Masih soal pandemi Covid-19, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan pemerintah agar membuat estimasi besaran anggaran yang dikucurkan dalam program PEN sebelum membuat kebijakan. Tujuannya, agar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998 dan kasus Bank Century tahun 2008 tak kembali terulang.
“Pemeriksaan investigatif pernah kita lakukan, yaitu untuk kasus Bank Century dan kasus BLBI. Ini untuk dijadikan early warning terhadap kondisi ekonomi sekarang sebetulnya," kata Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, Selasa (9/6/2020), lalu.
Agus menyebut, ada satu kelemahan dalam kasus BLBI dan Bank Century yang harus diperhatikan. Agus menyebutnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak mengetahui jumlah utang dan jumlah beban yang dibutuhkan untuk menalangi (bailout).
Di kasus Century misalnya, Menteri Keuangan yang menjabat saat itu telah menandatangani kebijakan bailout sekitar Rp 670 miliar. Namun, kebutuhan membengkak menjadi Rp 7 triliun.
"Ini nampaknya terjadi sekarang (dalam program PEN). Kenapa? Angka yang dibutuhkan terus meningkat, karena tidak memitigasi dulu besarannya sebelum membuat kebijakan. Tapi kami sudah berikan warning kepada pemerintah," ungkapnya.
BPK mengungkap aset-aset BLBI dan Bank Century hingga saat ini masih menimbulkan jejak persoalan dan membekas di laporan keuangan pemerintah pusat. Padahal, skandal BLBI terjadi 1998 silam. Mengacu kejadian itu dan bekal mitigasi risiko, pemerintah harus ekstra hati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. (tji)
Editor : Tudji
Ekonomi
