Komisi II Ingatkan Tidak Boleh Ada Kerumunan dalam Pilkada
Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi Ahmad Doli Kurnia Tandjung menggelar pertemuan dengan Bupati Pandeglang, KPU dan Bawaslu Pandeglang, BPN Provinsi Banten di Pandeglang (Foto: Dok DPR RI) 
Pandeglang, Bukti.id – Persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Pandeglang, Banten, mendapat perhatian khusus dari Komisi II DPR RI. Anggota Komisi Pemerintahan dan Kepemiluan ini mewanti-wanti agar penyelenggara Pemilu, ekstra hati-hati dalam menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada.
Bukan hanya di Pandeglang, tapi juga seluruh daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembatasan jumlah orang dalam sebuah ruangan.
Dewan mengingatkan agar hal itu mendapat perhatian serius dari KPU Kabupaten Pandeglang dibantu kepolisian yang menopang pengamanan dan kenyamanan selama kegiatan indoor berlangsung.
“Tidak ada kerumunan, dan termasuk aktivitas-aktivitas kampanye juga diatur. Ruangan maksimal 40 persen dari kapasitas ruangan,” tandas Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai Kunker, Senin (20/7/2020).
Secara umum, Komisi II cukup puas dengan persiapan Pilkada serentak di Kabupaten Pandeglang. Hanya, protokol kesehatan mencegah penularan virus corona yang memang harus dicermati.
“Dari informasi yang kami dapatkan dari Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang sudah siap melaksanakan Pilkada. Kami tekankan sekali lagi, semua tahapan Pilkada harus menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, nanti masyarakat juga harus memakai masker,” tegas Doli.
Selain protokol kesehatan, dewan sesungguhnya juga menyinggung soal kecurangan. Doli meminta semua pihak terkait pelaksanaan pilkada selalu berlaku jujur dan adil.
"Kita harus kawal bersama agar tidak ada kecurangan didalamnya. Melakukan pengawasan dan pemantauan seperti ini bagian dari tugas Komisi II DPR RI," kata legislator Fraksi Partai Golkar ini.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, terkait dana Pilkada di Pandeglang yang diterima KPU ataupun Bawaslu, sudah terserap 100 persen, sehingga memungkinkan kerja lebih cepat.
"Alhamdulillah untuk dana yang diterima oleh KPU dan Bawaslu Pandeglang sudah terserap 100 persen," ujar Irna Narulita. (ara)
Editor : Tudji
Ekonomi
