x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Komisioner KPU Surabaya Dimintai Keterangan

Avatar bukti.id
bukti.id
Selasa, 25 Agu 2020 23:37 WIB
Pemilu
bukti.id leaderboard

Surabaya, bukti.id – Hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan (Komisi Pemilihan Umum) KPU Kota Surabaya, ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya, belum valid. Bahkan dari temuan itu, Bawaslu harus memeriksa komisioner KPU Surabaya.

Dari data yang ada, diketahui bahwa masih banyak warga Surabaya yang belum dilakukan Coklit. Untuk itu, Bawaslu Surabaya harus memeriksa komisioner KPU berserta anggota PPK dan PPS Kecamatan Wonokromo.

Setelah dilakukan audit Coklit, ditemukan ada 14.991 warga yang sudah memiliki e-KTP dan 212 warga pemilih baru yang belum dicoklit oleh KPU. Komisioner KPU yang diperiksa Bawaslu adalah Divisi Perencanaan atau Data dan Informasi, Naafila Astri. Dia diminta keterangan untuk menindaklanjuti audit Coklit yang ditemukan Bawaslu di kawasan Bratang Wetan beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar, dari data petugas panwascam di 31 Kecamatan, ada 14.991 warga sudah memiliki e-KTP memenuhi syarat sebagai pemilih dan 212 warga pemilih baru yang belum dicoklit Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).

“Kami memeriksa komisioner KPU terkait data Coklit yang kami temukan saat melakukan audit data Coklit beberapa waktu lalu. Sehingga kami minta keterangannya,” kata Agil Akbar.

Agil menambahkan, dalam pemeriksaan komisioner KPU ini hanya sebatas meminta keterangan. “Namun jika nanti ditemukan ada pelanggaran, akan diberikan sanksi administrasi kepada petugas PPS dan PPK,” tambahnya. (war)

Editor : W Aries

bukti.id horizontal
Artikel Terbaru
Rabu, 04 Jun 2025 19:00 WIB | Ekonomi
Gubernur Luthfi ungkapkan jika Pemprov Jawa Tengah membuka peluang sekitar puluhan ribu tenaga kerja untuk bekerja di Kawasan Industri Kendal. Proyeksi ke depan ...
Rabu, 04 Jun 2025 13:54 WIB | Pemerintahan
Kapan, berapa lama, dan ruas mana penerapan diskon tarif tol di tanah air? Belum jelas. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo hanya sebut diskon tarif tol sebes ...
Rabu, 04 Jun 2025 09:47 WIB | Nusantara
Pemrov Jawa Tengah bakal bentuk Satgas PHK. Bahkan, keseriusan langkah itu ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan memberi instruksi ke Dinas Ket ...