Hoaks Soal Vaksinasi Covid-19
Ilustrasi vaksinasi Covid-19
Pemekasan, bukti.id – Belakangan di masyarakat beredar sejumlah informasi seputar vaksinasi Covid-19 yang belum tentu benar keberadaannya. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) meminta masyarakat lebih berhati-hati mengakses informasi yang menyesatkan itu.
Ini setelah Kemenkominfo RI merilis lima temuan kabar bohong atau hoaks seputar vaksinasi Covid-19, yang berlangsung selama Januari hingga minggu pertama Februari 2021.
“Ada lima kabar bohong temuan Kemenkominfo RI terkait dengan Covid-19 yang diminta untuk disebarluaskan kepada publik sebagai bentuk klarifikasi,” kata seorang Satgas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Covid-19 Kemenkominfo RI, Fathol Arifin di Pamekasan, Jumat (12/2/2021).
Disebutkan, sejumlah hoaks, antara lain kabar tentang form pendaftaran vaksinasi Covid-19 yang mengatasnamakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tes PCR yang harus mencontoh kultur pembiakan angrek, serta kabar yang menyebutkan bahwa WHO tidak lagi menganjurkan masyarakat menggunakan masker.
Dia juga menghimbau para pegiat KIM di seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan kabar bohong yang menyesatkan itu melalui media yang dikelola masing-masing KIM.
Selain tentang kabar yang bohong yang beredar di sejumlah daerah, Kemenkominfo RI juga mengklarifikasi kabar bohong tentang adanya warga Pamekasan yang terpaksa dirujuk ke rumah sakit setelah divaksin Covid-19 .
Sesuai dengan rilis yang disampaikan Kemenkominfo RI, imbuh dia, foto yang diunggah ke media sosial tentang kabar itu merupakan foto santri yang keracunan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Kadur, beberapa tahun lalu.
Tetapi, oknum warganet yang mengunggah gambar itu memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan korban vaksinasi. “Padahal, bukan,” tegasnya.
Pada bagian lain, Analis Kebijakan pada Kemenkominfo RI, Annisa Nur Muslimah menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati mengakses informasi di media sosial sebab kabar bohong yang kini banyak beredar umumnya bersumber dari media sosial, bukan media massa.
“Baiknya sebelumnya share diperhatikan dahulu link medianya. Setelah itu, bandingkan dahulu dengan media massa lainnya,” pintanya. (edd)
Editor : heddyawan
Ekonomi
