Dewan Dorong Penggunaan Teknologi di PPNS
Hearing di Komisi A bersama Satpol PP Kota Surabaya. (war)
Surabaya, bukti.id - Berdasarkan PP nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dan ujungnya adalah penegakan Perda guna membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Perda, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menciptakan kondisi ketertiban umum dam ketentraman masyarakat yang kondusif.
Dalam menunaikan tugas mulia ini, pada faktanya memang tidak mudah dalam implementasinya di lapangan, sebagaimana disampaikan oleh Dwi Hargianto selaku PPNS di jajaran Ssatpol PP di rapat koordinasi bersama Komisi A, 22 April 2021. Menurut Dwi, masih banyak kendala di lapangan baik terkait kecukupan SDM, komunikasi dan kapasitas pejabat PPNS.
“Jumlah PPNS kita ada 93 orang pak, tersebar di OPD ada 39 orang, di kecamatan 14 orang dan di kelurahan 40 orang. Untuk Komunikasi, kita ada piket rutin di sekber kantor Satpol PP, namun yang menjadi kendala adalah sebagian PPNS punya tanggung jawab struktural di OPD masing-masing dan kelurahan,” papar Dwi mengawali penjelasannya.
Dwi Hargianto, yang juga Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satpol PP Kota Surabaya, menyampaikan bahwa idealnya tiap hari diperlukan 2 sampai 3 tenaga PPNS full team dalam 1 hari, namun pada faktanya karena sebagian mereka juga ada tugas dari OPD masing-masing atau kelurahan, tiba-tiba izin dan pemberkasan dialihkan ke pejabat yang bisa standby sehingga ada kendala dalam penuntasannya.
Menyikapi situasi tersebut, Fatkur Rohman, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya membenarkan bahwa saat ini memang kondisi ASN secara umum tidak ideal dalam ketersedian SDM. Namun ini tidak boleh menjadi kendala untuk terus melakukan terobosan dan mencari jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan. Apalagi syarat Pejabat yang bisa menduduki PPNS harus minimal golongan 3A yang kalau itu di tingkat kelurahan biasanya selalu ada promosi jabatan struktural, double tanggung jawab.
“Saya mengusulkan agar pemkot bisa memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah komunikasi dan tersebarnya SDM PPNS di beberapa OPD dan kelurahan. Semoga ini jadi jawaban. Apalagi ini era pandemi, semisal ada semacam web atau tool lain yang memiliki Access Level, tidak semua orang bisa akses kecuali pejabat PPNS. Itu akan membantu menjadi sarana komunikasi, koordinasi, penuangan database informasi dan memantau roadmap eksekusi pemberkasan dan lain-lain tentunya tanpa menghilangkan peran Sekber,” jelas Fatkur.
Dwi mengakui bahwa selama ini database yang dimiliki hanyalah terkait juklak administrasi dan itupun belum menyeluruh. Masukan terkait pembuatan web atau sejenisnya semoga bisa mempercepat keterlambatan proses yang selama ini terjadi.
“Terima kasih pak masukannya terkait pemanfaatan teknologi, baik terkait web atau tool lain dan database, kita memang juga ada target 10 berkas kasus per pekan, kita akan menyampaikan ke pimpinan dan juga konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM, bagaimana implementasi di era pandemi ini,” tambah Dwi.
Rapat koordinasi antara PPNS kota Surabaya dan Komisi A ditutup dengan membangun sebuah komitmen bahwa apapun langkah kita menemukan formula dan sistem untuk penegakan perda ini tentunya tidak akan optimal jika kapasitas dan skill SDM Pejabat PPNS tidak dilakukan pengembangan.
“Karenanya, program capacity building baik terkait soft skill dan juga kemampuan teknis penyidikan perlu dilakukan Up Grading berkala demi terwujudnya Pejabat PPNS yang bermoral baik, berintegritas, berdedikasi dan professional,” pungkas Fatkur, yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya ini. (war)
Editor : W Aries
Ekonomi
