x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

JPU Tuntut Empat Tahun, Eh Kok...Hakim Suparno Vonis 10 Bulan

Avatar bukti.id

Hukum

Surabaya, bukti.id – Perkara tindak pidana penipuan yang disangkakan terhadap Suwandi Wibowo dan Erwan Suwondo, ditetapkan sebagai terdakwa untuk menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Dalam perkara tersebut, Zulfikar sebagai pengganti Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya, pada persidangan sebelumnya, menjerat terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas jeratan pasal diatas, JPU melakukan tuntutan pidana penjara selama empat tahun bagi kedua terdakwa.

Di persidangan, yang digelar Selasa (6/7/2021), kedua terdakwa kembali jalani proses hukum dengan agenda sidang mendengar bacaan putusan Majelis Hakim. Adapun, putusan yang dibacakan oleh Suparno selaku Majelis Hakim, yakni bahwa kedua terdakwa dinyatakan secara sah bersalah, sebagaimana jeratan JPU yakni pasal 378 KUHP.

“Menyatakan unsur perbuatan terdakwa terpenuhi sebagaimana dalam pasal 378. Menjatuhkan pidana penjara 10 bulan bagi terdakwa,” ucap Majelis Hakim.

Terpisah, jaksa Zulfikar kepada jurnalis mengatakan, di persidangan sebelumnya, JPU melakukan tuntutan pidana penjara selama empat tahun bagi kedua terdakwa.

Saat disinggung terkait putusan Majelis Hakim, 10 bulan, jauh lebih ringan dari tuntutan, Zulfikar hanya menanggapi, pihaknya langsung banding.
“Saya enggan mengomentari terkait putusan Sang Majelis Hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan,“ tutur dia.

Di luar persidangan, pihaknya menyatakan sikap banding atas putusan Majelis Hakim.

Untuk diketahui, perkara yang melibatkan kedua terdakwa sesuai data SIPPN Surabaya, bahwa terdakwa bersama Benny Prayogi Nyotoraharjo dan Erwan Suwondo (anak kandung terdakwa).

Kedua terdakwa, melalui PT Nugraha Sentosa Kencana yang beralamatkan di Jalan Slompretan no 36 Surabaya, telah melakukan pemesanan sarung merk ‘Wadimor‘ sebanyak 24.237,83 Kodi.

Dari pemesanan tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) Bank Nobu sebanyak 5 lembar, dengan total senilai Rp23 miliar.

Dalam dakwaan JPU, lima lembar BG saat dicairkan oleh M Jamil selaku pemilik PT Sukorejo Indah Textile, ternyata BG tidak bisa dicairkan karena tidak mencukupi saldo alias blong (kosong).

Pada persidangan, medio Selasa (8/5/2021) silam, Benny Prayogi Nyotoraharjo juga dijerat pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dan JPU pun, juga menuntut terdakwa pidana penjara selama empat tahun. Sayangnya, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 bulan.

Berdasar data yang dihimpun, ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 bulan. Padahal dalam perkara tersebut, ketiga terdakwa (ayah beserta anak) diadili dalam berkas yang terpisah.

Dalam jeratan JPU, ketiga terdakwa yakni, dijerat pasal 378 Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (met)

Editor : heddyawan

Artikel Terbaru
Jumat, 17 Jul 2026 05:10 WIB | Peristiwa

Urai Kemacetan Gedangan. Sidoarjo Bakal Miliki Flyover di Lokasi ini

Urai kemacetan di Gedangan, Pemkab Sidoarjo bakal bangun flyover. ...
Kamis, 16 Jul 2026 05:10 WIB | Hukum

Buat Transaksi Keuangan Fiktif SD Kristen Cita Hati Pakuwon, Goli Korlita Jadi Terdakwa

Merekayasa transaksi fiktif, Goli Korlita jadi terdakwa di PN Surabaya. ...
Rabu, 15 Jul 2026 16:13 WIB | Hukum

Dirikan Biro Jasa Urus SIM Palsu, Kakak Adik Jadi Terdakwa

Bikin SIM palsu, kakak adik jadi terdakwa di PN Surabaya. ...
Rabu, 15 Jul 2026 15:18 WIB | Peristiwa

Kolaborasi SPBUN dan PTPN, Cetak SDM Ahli Coffee Cupping Berstandar Internasional

Coffee cupping workshop tingkatkan kompetensi pekerja di bisnis kopi Indonesia. ...
Kamis, 02 Jul 2026 12:34 WIB | Hukum

Kasus OTT Bupati Kuansing, KPK Bakal Panggil Menteri Kehutanan Raja Juli?

Di kasus OTT Bupati Kuansing, KPK berpeluang panggil Menhut Raja Juli. ...
Kamis, 02 Jul 2026 12:05 WIB | Pemilu

MK Tegaskan Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat. DPR Ngeyel Belum Revisi UU

Jakarta – Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, namun kalangan wakil r ...