Pemerintah Maksimalkan UMKM Halal Melalui Teknologi
Aktif menggelar pameran produk UMKM diharapkan mampu mendongkrak geliat perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) halal melalui pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kekuatan besar yang berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, seperti dikutip dari website ekon.go.id, Jakarta, Minggu (7/11/2021).
”Pemerintah terus mendorong pendampingan terintegrasi dan berkelanjutan diantaranya melalui sinergi peran Pusat Layanan Usaha Terpadu K-UMKM di daerah dengan program pendampingan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga dan platform digital,” ujar Rudy.
Rudy berujar, sejalan dengan hal itu, gaya hidup halal (halal lifestyle) dengan menggunakan produk-produk bersertifikat halal menjadi sebuah kebutuhan utama bagi umat Islam. Ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi penghasil produk dan jasa halal terbesar di dunia.
Sayangnya, lanjut Rudy, peningkatan kebutuhan tersebut sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Sebab kemampuan para produsen di dalam negeri belum sesuai dengan standar halal yang berlaku. Sehingga saat ini, Indonesia masih berada di peringkat lima sebagai negara produsen halal.
Mendukung pernyataan Rudy, Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM, Rahmadi menambahkan, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Saat ini juga sudah banyak pihak yang melakukan program pelatihan sebagai bentuk dukungan sinergi berbagai pihak, untuk mempercepat adaptasi digital dan sertifikasi halal bagi UMKM.
Dalam hal ini, tambah Rahmadi, pemerintah telah memberikan sejumlah terobosan untuk memperkuat UMKM. Antara lain, sertifikasi produk halal dan memberikan kemudahan perizinan. Lalu percepatan digitalisasi, pengalokasian pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah bagi produk UMKM.
Selain itu, pemerintah membantu dalam hal penyediaan infrastruktur publik, kemitraan UMKM dengan usaha besar, pengembangan koperasi modern. Termasuk program peningkatan kapasitas usaha UMKM dan Koperasi, serta inkubator usaha
“Tranformasi UMKM didorong Pemerintah dengan menyiapkan sejumlah terobosan untuk memperkuat UMKM,” kata Rahmadi.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham menyatakan bahwa kemudahan pengajuan sertifikasi halal saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal.
“Proses pengajuan sertifikasi halal yang dilaksanakan penuh secara online, termasuk sertifikasi halal yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat digital, diharapkan mampu mempercepat layanan sertifikasi halal dan meningkatkan aksesibilitas, transparansi serta akurasi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manual,” harap Aqil Irham. (har)
Editor : heddyawan
Ekonomi
