Tak Lama, Nakes Non ASN Bakal Jadi PPPK
Ilustrasi nakes (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Pemerintah melalui sejumlah kementrian memberikan sinyal positif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang bukan aparatur sipil negara (non ASN). Nakes kelompok ini bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kepastian kabar tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, yang menyebutkan jika langkah tersebut dilakukan karena saat ini, masih terdapat kekurangan signifikan jumlah nakes. Terutama di puskesmas dan rumah sakit (RS) pemerintah daerah.
“Disetujui untuk membuka formasi di tahun 2022-2023 ini untuk menerima tenaga honorer kesehatan yang sekarang ada di daerah-daerah sebagai calon ASN statusnya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” ujar Budi melalui siaran pers, Minggu (1/5/2022).
Budi berujar, kebijakan ini merupakan kesepakatan antara dirinya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Disebutkan Budi, kebijakan ini merupakan salah satu program transformasi kesehatan di bidang sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan kecukupan tenaga kesehatan.
Terhitung sejak 29 April 2022, sebanyak 586 dari 10.373 Puskesmas atau 5.65 persen tidak memiliki dokter. 5.498 dari 10.373 puskesmas atau 53 persen belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.
Serta 268 dari 646 atau 41.49 persen rumah sakit umum daerah (RSUD) belum memiliki tujuh jenis dokter spesialis sesuai standar. Yaitu anak, obgin, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik.
“Kementerian Kesehatan akan mulai memfokuskan diri melakukan transformasi di sektor kesehatan, sebagai arahan Bapak Presiden ke kami,” ujar dia.
Dengan kebijakan ini, Menkes Budi berharap lebih dari 200 ribu Nakes non ASN, seperti tenaga honorer, dapat beralih status menjadi PPPK tahun ini dan tahun depan. Hal itu seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023.
"Para tenaga kesehatan honorer yang berada di seluruh Indonesia agar bisa lebih tenang karena masa depannya sudah bisa lebih jelas. Dan, tolong segera melakukan pendaftaran melalui pemerintah daerah, dinas kesehatan masing-masing agar segera bisa kita proses sebagai calon ASN dan juga PPPK,” ujar dia.
Perlu diketahui, Nakes non ASN yang akan beralih status antara lain tenaga kontrak/honorer pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kontrak/honorer badan layanan umum daerah (BLUD), kontrak dengan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik (bantuan operasional kesehatan/BOK), PTT, dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini didayagunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.
Proses yang telah dilakukan Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dalam rangka persiapan pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, yaitu:
a. Pendataan tenaga kesehatan non ASN di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK).
b. Secara paralel menunggu terbitnya Peraturan Menteri PANRB tentang Pengadaan PPK Tenaga Kesehatan, Kemenkes mempersiapkan Petunjuk Teknis bersama dengan Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kriteria afirmasi Pengangkatan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
c. Kriteria Tenaga Kesehatan Non ASN yang diprioritaskan untuk Formasi PPPK Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
– Termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional (jabfung) kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
– Bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan status non ASN
– Latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan
– Sudah terdata dalam SISDMK per 1 April 2022
– Memiliki surat tanda registrasi (STR) aktif untuk jenis jabfung kesehatan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 980 Tahun 2021 dan surat izin praktik/SIP (untuk yang bekerja di fasyankes)
– Diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
