Komitmen Dukung Program MBG. DPR RI Tekankan Pengawasan dan Transparansi
Jakarta – Lembaga Legislatif mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan itu termasuk dalam hal penganggaran dan pengawasan program sesuai kewenangan dewan.
Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melalui rilisnya di Jakarta, Rabu (15/1/2024).
Disebutkan pula agar memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah.
Cucun juga mengingatkan agar pemerintah memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
“Termasuk monitoring atau pengawasan yang ketat karena program MBG dapat dianggap sukses jika tepat sasaran, diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, dan tidak menimbulkan kerugian atau beban tambahan bagi masyarakat,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Ungkapan Cucun seiring dengan viralnya sebuah kejadian di mana beberapa sekolah meminta uang sebesar Rp30 ribu per anak, untuk membeli wadah makan terkait program MBG.
Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total pungutan bisa mencapai Rp60 ribu.
Padahal pemerintah telah menegaskan jika program MBG tidak memungut biaya tambahan.
Karena itu, pengawasan ketat harus dilakukan agar tidak ada oknum-oknum tak bertanggung jawab, yang mencari celah mencari keuntungan dengan memanfaatkan Program MBG.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal (foto: ist)
“Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen,” kata dia, sekaligus menambahkan Program MBG yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparan.
Legislator Dapil Jawa Barat II ini menegaskan, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana, dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana.
Cucun juga mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi, khususnya kepada orang tua murid, agar masyarakat memahami bahwa program MBG sepenuhnya ditanggung oleh negara.
“Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek teknis penyelenggaraan program, termasuk distribusi makanan bergizi dan pengadaan alat penunjang seperti wadah makan, berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat,” papar dia.
Cucun menandaskan perlunya sanksi tegas jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya. Ia juga meminta agar masyarakat dan orang tua murid dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan.
“Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis,” kata dia.
Terakhir, Cucun mengingatkan pentingnya inovasi dalam penyediaan menu makanan bergizi untuk Program MBG. Selain meningkatkan kualitas makanan, penting juga untuk mempertimbangkan menu yang disukai anak-anak, agar makanan yang disajikan lebih sesuai dengan selera mereka. (aditya)
Editor : heddyawan