Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD. Komisi II DPR RI: Solusi Cegah Politik Uang
Jakarta – Tak dipungkiri jika politik uang masih ‘berkeliaran’ saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak, yang dihelat akhir 2024 lalu.
Seiring itu, muncul usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dianggap sebagai solusi untuk menghentikan politik uang.
Terkait politik uang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan, pihaknya mendapati politik uang masih marak terjadi hingga Pilkada Serentak 2024 kemarin.
“Pelaksanaan pilkada kita masih ada beberapa kelemahan, tentu semua menjadi PR (pekerjaan rumah) kita di Komisi II, dan akan kita benahi,” ujar Bahtra kepada jurnalis, Kamis (2/1/2025).
Bahtra memandang, wacana kepala daerah dipilih DPRD dan tidak lagi dipilih langsung masyarakat di daerah, patut dibahas secara komprehensif oleh banyak pihak karena berpotensi mencegah maraknya politik uang.
“Menurut hemat kami, terkhusus kami dari Fraksi Gerindra, apa yang menjadi penyampaian Presiden Prabowo bahwa alangkah baiknya misalnya pilkada dipilih oleh DPRD, itu salah satu solusi atas kegelisahan kita semua,” urai dia.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, “Yang kita rasakan semua politisi begitu ingin berkompetisi di levelnya pileg, pilkada, atau kabupaten/kota, yang kita rasakan adalah begitu tingginya cost politik,”.
Karena itu, Bahtra meyakini politik uang yang terjadi saat ini sudah jauh merangsek ke tingkat paling bawah di tataran masyarakat.
“Terkait misalnya sistem pelaksanaan pilkada apakah itu tetap dilaksanakan secara langsung dipilih masyarakat ataupun oleh DPRD, tentu ini kita kaji lebih lanjut,” ucap dia.
Terakhir, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara itu bilang: “Ini jadi bahan kita untuk terus memperbaiki, mengevaluasi, karena tentu toh sejatinya pergantian kepemimpinan apakah itu di provinsi atau kabupaten kota, bagaimana pergantian kepemimpinan itu bisa mensejahterakan masyarakat,”. (hari)
Editor : heddyawan