Rusli Moti: Tak Mungkin Oposisi Lakukan Kudeta
Tangkapan layar twitter @motizenchannel milik Rusly Moti. (net)
Jakarta, bukti – Mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Haris Rusly Moti, melalui akun twitternya @motizenchannel mencuit bahwa kelompok oposisi tidak mungkin mendongkel Jokowi dari kursi kekuasaannya. Dia menyentil menerima informasi mengenai manuver faksi tertentu dalam pemerintahan, untuk mengambil alih kekuasaan dari Jokowi.
Reaksi Rusli Moti itu, berseberangan dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, yang menyoal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) berasal dari dalam internal pemerintahan.
"Boni Hargens mengatakan ada rencana kudeta memanfaatkan situasi Covid-19. Aku yakin rencana kudeta itu tak mungkin dilakukan oposisi,” tulis Rusly Moti.
Ia meyakini mendapatkan informasi, kalau ada faksi-faksi dalam pemerintahan yang bermanuver mengambil kekuasaan dari Jokowi.
"Aku justru dapat informasi, ada faksi-faksi di dalam tubuh kekuasaan yang berencana tendang Joko Widodo dari jabatan Presiden," sambung cuitan dia.
Di sisi lain, sebelumnya, pengamat politik, Boni Hargens mengklaim mengantongi beberapa nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan, di tengah situasi pandemi Covid-19. Menurut Boni, para tokoh oposisi ini mengunakan sejumlah isu sebagai materi propaganda politik.
“Isu itu, di antaranya isu komunisme dan rasisme Papua, menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam, George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat," cetus Boni.
Selain komunisme dan rasisme, isu lain yang digunakan, adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid-19.
"Isu lain yang mereka gunakan, adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi covid. Kelompok ini, juga membongkar kembali diskursus soal pancasila sebagai ideologi negara,” sambung Boni dalam keterangan, Kamis (4/6/2020).
Isu yang digunakan, kata Boni, hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan politik dengan tujuan mendelegitimasi pemerintahan yang sah.
Kelompok ini, imbuh Boni, tak bisa disebut sebagai ‘barisan sakit hati’ semata, karena bukan lagi dendam politik, namun mereka adalah ‘laskar pengacau negara’ dan ‘pemburu rente’.
"Mereka adalah gabungan kelompok politik yang ingin memenangkan Pemilu 2024, dan kelompok bisnis yang menderita kerugian, karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi, serta ormas keagamaan terlarang, seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan Negara Syariah, kemudian barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang,” jelas Boni.
Boni memaparkan, mereka adalah gabungan, pertama kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan Presiden 2024, kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Ketiga, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah, dan keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. (mr)
Editor : Redaksi
Ekonomi
