206 KPU Daerah Terima Anggaran Pilkada 100 Persen
Ketua KPU RI Arief Budiman didampingi Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali saat memberi keterangan kepada jurnalis. (imron rosidi)
Lamongan, bukti.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Arief Budiman menjelaskan, sebanyak 206 KPU kabupaten/kota sudah menerima kucuran dana 100 persen, untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.
Sisanya, dari total 270 penyelenggara pilkada se Indonesia, baru menerima antara 40 hingga 80 persen. Sebanyak 270 itu, terdiri 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.
“Hanya sebagian kecil yang di bawah 40 persen. Adapun untuk Jawa Timur, yang belum sepenuhnya menyerap anggaran hanya tinggal Lamongan dan Surabaya. Pekan ini mungkin sudah kita transfer,” katanya, saat berkunjung di KPU Lamongan, Senin (27/7/2020).
Pada kesempatan itu Arief Budiman sempat menerangkan, KPU mengajukan tambahan anggaran karena pelaksanaan pilkada berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Anggaran tersebut dimaksudkan untuk kesehatan dan selamatan.
Yakni, untuk pemenuhan kesehatan dengan penyediaan vitamin. Tujuannya agar imun terjaga dengan baik. Kedua, rapid test agar ketika menjalankan tugasnya, petugas tidak terjangkit virus.
“Untuk keselamatan kita sediakan alat pelindung diri. Mulai masker face shield kemudian sarung tangan,” paparnya.
Dengan demikian, masih tutur Arief, masyarakat diharapkan tidak lagi khawatir. Karena seluruh petugas telah dilengkapi APD dan dipastikan negatif Covid-19. Jadi saya mengimbau pemilih tetap saja beraktivitas secara aktif dalam setiap tahapan pemilu.
“Karena kami menerapkan protokol kesehatan ketat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali mengatakan, dari Rp58 milliar anggaran APBN, lembaga yang dipimpinnya sudah menerima Rp10,3 miliar. Tapi, tergantung apakah mampu menyerap berapa dari anggran APBN ini atau tidak. Artinya, plotting anggaran APBN kan Rp58 milliar. Tapi tergantung dari progres.
“Semisal bulan ini kita dapat 10,3 milliar dan masih sisa, itu akan di geser ke bulan Agustus. Itu sistem dari pemerintah pusat. Pemerintah sendiri mencoba memberikan pengendalian dan efektifitas penyerapan anggaran tersebut,” pungkas dia. (ron)
Editor : heddyawan
Ekonomi
