Surabaya, bukti.id – Puluhan pedagang IT dan UMKM Hi-Tech Mal Jalan Kusuma Bangsa Surabaya meluruk kantor DPRD Surabaya. Tujuan mereka untuk wadul terkait keluhan mereka terhadap fasilitas yang belum dipenuhi serta pengelolaan temoat itu yang belum jelas namun sudah muncul tagihan sewa stand.
Disampaikan Rudi Abdullah, Ketua Paguyuban Pedagang IT dan UMKM Hi-Tech Mal. Menurut dia, para pedagang tak dipenuhi haknya. “Fasilitas yang ada di tempat itu, minim. Sementara pedagang butuh fasilitas yang ada,” ujar dia.
Baca juga: Legitnya Suara Warga Nahdliyin di Surabaya
Namun ketidaklengkapan fasilitas itu juga dipicu pengelolaan Hi-Tech Mal yang tak jelas. Untuk itu, pedagang meminta kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola secara utuh tempat tersebut.
Dia menjamin, jika Pemkot Surabaya mengelolanya secara utuh, maka tak akan ada lagi masalah. Dia mencontohkan, di tempat itu tak ada mesin ATM dan WPS tidak tersedia. Bahkan eskalator dan liff barang tidak bisa berfungsi sama sekali. “Itu yang menjadi keluhan dari semua pedagang,” terang Rudi.
Baca juga: DPRD Desak PDAM Surabaya Segera Produksi Air Kemasan
Terkait munculnya tagihan sewa ke pedagang, dia meminta kepada pemkot duduk bareng dengan tim appraisal untuk mengkaji ulang menentukan besaran tagihan satu persatu antara toko, counter, dan UMKM. “Kita berharap, tim appraisal transparan. Ayo terbuka sama pedagang,” imbuhnya.
Menanggapi itu, Kabid Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemkot Surabaya Taufik Siswanto mengaku ada service charge hanya untuk sewa stan. Itu pun, menurut Taufik, sangat murah. “Kami hanya hitung sewa stan saja tidak menghitung listrik dan air,” ujar Taufik, saat hearing dengan DPRD Surabaya.
Baca juga: DPRD Desak Pemkot Surabaya Minta Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Menurut dia, adanya tarikan sewa itu agar ada ikatan hukum di sana. Lagipula tarikan sewa itu juga merupakan masukan dari pihak penyewa gedung. “Otomatis, pemkot akan membenahi dan memperbaiki yang ada disana,” terang Taufik dihadapan wakil rakyat dan pedagang.
Sementara Ketua Komisi B Luthiyah mengatakan, keluhan pedagang bukan hanya fasilitas tapi juga tagihan sewa stan. Dengan adanya hearing itu agar bisa diketahui jika Hi-Tech Mal itu dikelola oleh siapa? (war)
Editor : W Aries