Wabup Mimik: Satgas Terpadu Siap Menghadang
Sidoarjo – Belakangan, aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) nakal marak di sejumlah wilayah. Mahfum, jika pemerintah daerah (Pemda) setempat segera mengamankan wilayah masing-masing dengan berbagai langkah. Hal tersebut juga dilakukan Pemda Sidoarjo.
Dipimpin Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor untuk membentuk Satgas Terpadu. Tujuannya, untuk memberantas praktik premanisme dan ormas nakal, yang dinilai mengganggu ketertiban umum, iklim investasi, serta usaha masyarakat lokal. Rakor melibatkan Forkopimda, Satpol PP, dan sejumlah perangkat daerah.
“Tujuan utama pembentukan Satgas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas sosial, agar iklim investasi di daerah tetap kondusif,” tegas Mimik saat rakor yang digelar di sebuah hotel di Sidoarjo, kemarin.
Diharapkan, adanya Satgas Terpadu Anti-Premanisme dan Ormas Bermasalah ini, di Sidoarjo tidak ada lagi ruang bagi oknum yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan pelaku usaha. Stabilitas keamanan, kenyamanan warga, serta pertumbuhan ekonomi daerah menjadi prioritas utama ke depan.
Mimik menandaskan, Satgas Terpadu bukan hanya untuk menjaga ketertiban masyarakat, tapi juga untuk melindungi dunia usaha dari intimidasi dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum ormas atau preman.
Mimik bilang, setidaknya ada empat lokasi rawan premanisme di Sidoarjo, yakni area parkir liar, Pedagang Kaki Lima (PKL), aliran sungai, dan sektor UMKM. Dirinya juga menyayangkan dominasi preman terhadap sektor parkir yang seharusnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bayangkan, hampir 75% parkir dikuasai preman. Kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah, ini bisa jadi sumber PAD yang besar,” ujar dia.
Gayung bersambut. Langkah Pemkab Sidoarjo sepenuhnya didukung unsur kepolisian setempat. Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, menyatakan komitmen kepolisian untuk menindak tegas ormas, dan pelaku premanisme yang mengganggu keamanan masyarakat dan investor.
“Kita harus bertindak tegas, sesuai aturan hukum. Jangan sampai Satgas ini hanya formalitas lalu hilang begitu saja,” tandas Tobing.
Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 0816 Sidoarjo pun juga mengapresiasi positif pembentukan Satgas Terpadu ini. Melalui Komandan Kodim (Dandim) 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, menyatakan jika unsur TNI siap mendampingi dan menyosialisasikan Satgas hingga ke pelosok desa.
“Kami dari TNI siap mengawal agar Sidoarjo bersih dari praktik premanisme yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan,” ujar Dedyk. (knis/kwan)
Editor : heddyawan