Menteri PKP Dorong Model Rusun Terintegrasi untuk Atasi Krisis Hunian

bukti.id
Ilustrasi rumah susun yang bisa menjadi solusi hunian di perkotaan yang minim lahan. (foto: net)

Butuh tendem pemerintah dan swasta

Jakarta – Pembangunan rumah susun (rusun) berbasis kolaborasi antara negara dan swasta menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak, khususnya di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada sebuah acara di Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Baca juga: Antrean Rusun Butuh Terobosan Extraordinary

Menurut Maruarar, model kolaborasi seperti yang diterapkan di Rusun Cinta Kasih Tzu Chi menunjukkan bagaimana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menghadirkan hunian berkualitas sekaligus berkelanjutan.

“Ini contoh nyata bagaimana negara dan swasta bisa bekerja bersama. Tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sementara pengelolaannya dilakukan secara profesional agar kualitas hunian tetap terjaga dan berkelanjutan,” kata Maruarar dalam rilisnya. 

Maruarar mengapresiasi konsep rusun tersebut yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan ekosistem terpadu. Fasilitas yang tersedia mencakup pendidikan dari tingkat TK hingga SMA/SMK, layanan kesehatan, ruang terbuka, hingga pusat ekonomi seperti pujasera UMKM.

“Saya mengapresiasi rusun ini sebagai percontohan yang ideal. Di sini tidak hanya ada hunian, tetapi juga ekosistem yang lengkap. Ini yang kita butuhkan, hunian yang terintegrasi dengan kehidupan dan ekonomi masyarakat,” tambah dia.

Mendukung pernyataan Maruarar, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria menyebut pihaknya siap mendukung percepatan penyediaan perumahan nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

Disebutkan, model hunian seperti ini akan direplikasi dalam Program 3 Juta Rumah, dengan fokus awal pada lima wilayah utama, yakni Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.

“Kami akan melakukan pemetaan lokasi potensial untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian PKP sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan hunian,” ujar Dony.

Pemerintah pun terus mendorong pembangunan hunian vertikal berbasis pemanfaatan aset negara yang dikelola secara profesional oleh swasta, guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan perumahan di Indonesia. (aditya)

Editor : heddyawan

Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru