Antrean Rusun Butuh Terobosan Extraordinary

Surabaya, bukti.id – Warga Surabaya saat ini banyak yang kesulitan memiliki tempat tinggal. Apalagi bagi warga miskin di kota ini, untuk mendapatkan tempat tinggal murah seperti tinggal di rumah susun (Rusun), butuh antrean panjang. Untuk itu, DPRD Kota Surabaya mengusulkan terobosan khusus guna memangkas antrean tersebut.

Disampaikan Fatkur Rohman ST MT dari Fraksi PKS saat hearing bersama Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya, Selasa (16/3/2021), bahwa antrean rusun di Surabaya ini jelas membutuhkan terobosan yang extraordinary.

“Saya pikir perlu sebuah analisa detail terkait kenapa kok pemkot terlihat berat dalam kaitan pembangunan rusunawa (Rumah susun sewa sederhana, red) selama ini, apa faktor ketersediaan lahan atau support APBN yang belum ada atau mungkin malah pertimbangan beban maintenance,” papar Fatkur.

Analisa ini, menurut Fatkur yang juga merupakan wakil ketua Fraksi PKS, sangatlah dibutuhkan untuk menentukan solusi atau kebijakan apa yang perlu dibuat pemkot Surabaya untuk mengentaskan 11.000-an antrean rusun saat ini. Jika tidak segera diberikan terobosan, ini akan menjadi bom waktu.

Diskusi selama ini di jajaran pemkot bersama komisi A Kota Surabaya selalu seputar bagaimana Pemkot Surabaya perlu menambah unit rusun. Dan pada kenyataannya, hanya sekitar 300-400 unit yang bisa disediakan pemkot di beberapa tahun terakhir untuk setiap tahunnya dan ini tidak menjadi jawaban yang memuaskan pengantre rusunawa.

“Kalau ternyata analisanya adalah karena beban maintenance, ayolah dipikirkan solusi lain yang out of the box, misal tidak fokus pada bangun rusunawanya, namun fokus pada pengentasan ekonomi warga pengantrenya. Jika pemkot ada terobosan misal 1 tahun bisa mengentaskan 1.000 saja dari antrean, itu baru spekatakuler,” tambah Fatkur.

Anggota Komisi A ini memberikan penjelasan bahwa problem utama warga antre rusun adalah kendala kemampuan ekonomi. Jadi jika ada 1.000 orang pengantre rusun bisa di treatment oleh pemkot dalam hal ekonomi, misal dengan dipekerjakan menjadi tenaga kontrak atau dicarikan pekerjaan dengan sebuah skema yang dibuat pemkot, maka mereka akan memiliki income/gaji bulanan yang cukup. Ini bisa bersifat penawaran ke mereka, sehingga mereka sadar akan pilihannya.

Bahkan ketika Pemkot membuat rumah susun sederhana milik (Rusunami) dan bisa skema nyicil, walau ini tetap harus dilihat regulasi apa memungkinkan, itu bisa dijangkau oleh mereka, itu akan lebih elegan sebagai solusi bagi warga.

“Dan sebagaimana usulan saya sebelumnya, senyampang dirumuskan terobosan extraordinary ini, pembuatan aplikasi antrean rusun perlu dibuat di pemkot agar kaidah transparansi juga terpenuhi. Dan dievaluasi berkala, jika ada yang sudah mampu dan keluar rusun, antrean di bawahnya otomatis naik, tentunya ini di luar yang bersedia dengan treatment ekonomi yang saya ulas diatas,” pungkas Fatkur.

Sementara versi Pemkot Surabaya, kesadaran warga yang sebenarnya sudah lebih mampu secara ekonomi untuk kemudian mundur dari penghuni rusun, masih rendah. Bahkan pemkot sedang merencanakan aplikasi data penghuni rusun dan diintegrasikan dengan data Dispendukcapil dan data MBR Dinsos. (war)

Editor : W Aries