DPR RI: Rakyat butuh datanya aman
Jakarta – Tak sedikit rakyat di sejumlah daerah, menolak kehadiran petugas Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Kondisi riil di lapangan itu, memantik perhatian anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa. Dia menilai, keberhasilan sensus nasional tidak hanya bergantung pada metodologi pendataan, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan informasi yang mereka berikan kepada negara.
Baca juga: TA 2027 Mendatang, Kemenkeu Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun
Ledia menyebut, munculnya penolakan di lapangan perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan sensus berjalan lebih efektif.
Dia melihat masih terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keraguan masyarakat untuk memberikan data, mulai dari minimnya sosialisasi hingga kekhawatiran atas keamanan data pribadi.
“Bisa jadi sosialisasinya belum detail. Kedua tentu perlu ada rasa aman bahwa data mereka aman,” ujar Ledia kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Ledia bilang, membangun kepercayaan publik menjadi pekerjaan penting karena sensus ekonomi mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi usaha maupun aset masyarakat.
“Tanpa penjelasan yang memadai mengenai tujuan pendataan dan jaminan perlindungan data, masyarakat berpotensi menafsirkan proses tersebut secara keliru,” ujar dia.
Ledia mencontohkan, sebagian masyarakat khawatir data yang diberikan justru akan berdampak pada status penerima bantuan sosial maupun kewajiban perpajakan di kemudian hari. Persepsi tersebut, menurutnya, harus dijawab melalui komunikasi publik yang lebih intensif.
Baca juga: Sektor Pendidikan di Papua Jadi Alarm Keras di Indonesia
“Orang jadi takut kalau kita ngasih tahu asetnya, nanti tidak dapat bantuan lagi, desilnya naik, tidak dapat bantuan misalnya. Atau kalau itu berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya,” jelas Legislator Fraksi PKS itu.
Ledia menegaskan, data yang dihimpun BPS memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional. Akurasi data sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar.
Terkait hal itu, Ledia mendorong BPS terus memperkuat strategi sosialisasi kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh petugas sensus mampu memberikan penjelasan mengenai tujuan pendataan serta jaminan keamanan data yang dikumpulkan.
Disebutkan, BPS juga telah melakukan berbagai langkah evaluasi selama pelaksanaan sensus berlangsung agar kendala di lapangan dapat segera diatasi.
Baca juga: Legislator Desak Investigasi Seluruh Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan
“Mereka sekarang sedang melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian juga sudah mulai turun ke lapangan dan selalu ada perbaikan. Karena mereka menggunakan mekanisme evaluasi yang rutin, tiap hari dicek, dikontrol, pekanan juga,” ungkap dia.
Ledia berharap evaluasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan sensus sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPS sebagai lembaga resmi penyedia data statistik nasional. Dia menilai, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintah.
Sebagai mitra kerja BPS, Komisi X DPR RI, lanjut politisi asal Dapil Jawa Barat I itu, akan terus mendorong agar pelaksanaan pendataan nasional tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, perlindungan data, dan komunikasi publik yang efektif sehingga masyarakat merasa aman untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan sensus. (heddy)
Editor : heddyawan