Sektor Pendidikan di Papua Jadi Alarm Keras di Indonesia

Disana, ada 700 ribu anak putus sekolah

Jakarta – Dilaporkan setidaknya 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua. Komisi Komisi X DPR RI sontak memberi perhatian khusus atas laporan tersebut.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyikapi laporan tersebut sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik dalam pemenuhan hak pendidikan yang selama ini terabaikan. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai angka semata, melainkan potret nyata krisis pendidikan yang harus segera ditangani negara.

Bahkan, Kurniasih meminta laporan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, berdasarkan informasi dari Bupati Manokwari itu, segera diverifikasi secara faktual agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Validitas data menjadi kunci utama sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan dan penganggaran. Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih dalam keterangan resminya, Senin (22/12/2025).

Kurniasih menilai persoalan putus sekolah di Papua berakar pada ketidaksinkronan data yang cukup parah. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan perkembangan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), masih terlihat disparitas signifikan Angka Partisipasi Murni (APM) antara wilayah perkotaan dan daerah pegunungan. Keterbatasan jaringan internet serta minimnya operator sekolah kerap membuat ribuan anak tidak terdaftar dalam sistem pendidikan nasional, sehingga kehilangan akses terhadap berbagai bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kurniasih bilang,“Harus ada validasi fisik di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja. Kita membutuhkan data yang jujur agar intervensi anggaran benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, sementara anaknya justru tidak bersekolah,”.

Selain persoalan data, Kurniasih juga menyoroti tantangan geografis Papua yang ekstrem sebagai faktor utama ketimpangan akses pendidikan. Menurutnya, jarak tempuh yang jauh, keterbatasan transportasi, serta kondisi alam yang berat membuat banyak anak kesulitan menjangkau sekolah. Untuk itu, Kurniasih menawarkan penguatan sekolah berpola asrama atau boarding school sebagai salah satu solusi yang lebih realistis dalam menjawab tantangan tersebut.

Selain itu, Kurniasih juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi para guru yang bertugas di wilayah rawan. Kurniasih menilai mustahil menurunkan angka putus sekolah jika tenaga pendidik masih merasa terancam dalam menjalankan tugasnya di daerah konflik dan terpencil.

“Negara tidak boleh absen. Kita memiliki utang sejarah untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pungkas politisi Fraksi PKS itu. (hari)

Editor : heddyawan