Perludem: Banyak Persoalan Muncul, KPU Daerah Menanggung Beban Berat

Jakarta, bukti.id – Meski masih dalam bentuk usulan, keserentakan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada pada 2024, telah memunculkan pro kontra dan opini sejumlah pihak. Perludem, misalnya.

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, jika benar akan digelar serentak pada 2024, beban kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kian berat. Mengingat banyaknya beban dan tanggung jawab yang mereka tanggung.

“Sejumlah persoalan yang akan muncul jika Pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di tahun yang sama. Tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada akan berimpitan, dan bebannya akan menumpuk di KPU daerah,” ujar peneliti Perludem, Nurul Amalia Salabi, kepada media, Minggu (14/02/2021).

Dia menyebut, verifikasi dukungan calon perseorangan, diperlukan kerja keras. Tapi di saat yang sama, persiapan penyelenggaraan hari H juga ada di penyelenggara adhoc dengan koordinasi dari KPUD. Bimtek dan segala macam.

Nurul mencontohan, DKI Jakarta misalnya, pada Pemilu 2019 mengakui adanya kesulitan dan keruwetan dari pelaksanaan pemilu serentak. Mereka harus memberikan bimtek kepada KPPS yang juga tugas besar dan tidak bisa disepelekan. Terutama KPUD dengan jumlah TPS yang banyak seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

“Itu akan sangat terbebani dengan tahapan pemilu serentak dan pilkada yang beririsan,” cetusnya.

Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga nantinya akan terbagi untuk pemilu serentak dengan lima pemilihan dan pilkada serentak di seluruh wilayah.

“Kemarin saja di Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 di masa Covid-19, Bawaslu mengatakan kerja mereka bertambah karena harus mengawasi kepatuhan pada protokol Covid-19, juga mengawasi media sosial dan media massa. Jadi, beban pengawasan Bawaslu akan sangat berat dan banyak," paparnya.

Disamping itu, lanjut dia, usulan keserentakan pemilu pada 2024 tidak ideal untuk pendidikan politik masyarakat. Semestinya masyarakat dapat fokus untuk pemilihan di tingkat nasional dulu, baru kemudian tingkat daerah isu di daerah mereka.

“Kalau Pemilu Serentak dilaksanakan pada satu tahun yang sama dengan pilkada, Pilpres 2024 akan menjadi fokus utama sehingga kualitas kepemimpinan di daerah akan kurang disorot publik,” ujar dia menduga.

Nurul kuatir,  fokus publik nanti akan terpecah. Sulit membayangkan publik bisa mengawasi pemilihan yang selama ini banyak tidak tersorot, seperti Pemilihan Anggota DPD. (har) 

Editor : heddyawan