Menggadang-gadang Sosok Menteri Investasi
_1_2.jpg)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Jakarta, bukti.id – Reshuffle kabinet sepertinya bukan sebuah wacana lagi. Dalam waktu tak lama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menunjuk menteri barunya. Terlebih DPR pun juga memberi lampu hijau.
Dikabarkan, ada dua posisi baru yang mewarnai susunan kabinet Presiden Jokowi, yakni penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi.
Kedua jabatan penting itupun telah mendapat persetujuan parlemen di Senayan. DPR menyetujui Surat Presiden (Surpres) yang berisi pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian.
Surpres yang dimaksud adalah, penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, serta membentuk Kementerian Investasi.
Di sisi lain, disebutkan jika sejak lama, Presiden Jokowi berkeinginan untuk membentuk kementerian yang fokus mengurusi investasi.
Gayung bersambut. Kalangan pengusaha juga sudah menyambut positif pembentukan kementerian Investasi.
_2.jpg)
Pihak Istana Kepresidenan menyebut, munculnya Kementerian Investasi tidak lepas dari keberadaan UU Ciptaker.
Dalam beleid Cipta Kerja, seluruh urusan perizinan berusaha memang berada satu pintu di BKPM. Namun ke depan, BKPM dianggap tidak cukup kuat mengatasi semua persoalan itu, sehingga diperlukan perubahan.
Berbicara soal Kementerian Investasi, keberadaan lembaga ini sendiri belum diketahui secara pasti. Apakah akan menggantikan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang selama ini mengurusi persoalan investasi.
Lantas, siapa yang dianggap mumpuni menjadi ‘jendral’ di Kementerian Investasi? Berikut nama-nama mereka yang masuk dalam bursa, menurut sudut pandang berbeda.
Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang populer dengan nama Ahok ini, muncul dari Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab menyatakan sosok Ahok cocok jadi Menteri Investasi.
Pada setiap kesempatan di sejumlah media, Fadhli kerap menyebut nama Ahok cocok menduduki posisi Menteri Investasi.
Ungkapan Fadhli berseberangan dengan pendapat Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, yang mengatakan tidak mungkin Presiden Jokowi memilih Ahok jadi menteri. Karena ada potensi melanggar UU.
Bahkan dalam channel Youtubenya, Refly menyebut UU Kementerian Negara melarang sesorang yang pernah diancam pidana lima tahun penjara menjadi Menteri.
_1_1.jpg)
Memang, dalam perjalanan karirnya Ahok dipenjara dua tahun. Kendati demikian, menurut Refly, ancaman hukumannya sampai lima tahun.
Bahlil Lahaladia. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin meyakini, posisi Bahlil Lahaladia sebagai penyelenggara negara tetap aman dalam kabinet.
Menurut dia, kinerja eks Ketua Umum HIPMI itu cukup efektif dalam satu tahun terakhir.
“Kalau dilihat dari kinerja yang luar biasa, kinerja pak Bahlil yang luar biasa dalam setahun ini dengan luar biasa gimana memasukkan investasi yang ratusan triliun, kinerja seperti ini saya kira dilantik kembali, meskipun kita tidak boleh mendahului Allah,” papar Ngabalin.
Bahlil banyak disebut jika Presiden Jokowi memang menyukai kinerjanya. Mahfum jika Bahlil menjadi kandidat kuat sebagai Menteri Investasi.
Berbeda dengan pakar komunikasi politik, Hendri Satrio justru mengatakan Bahlil tidak pantas menduduki posisi tersebut.
“Kementerian Investasi, apakah akan ditempati Bahlil Lahadalia? Belum tentu juga. Sebelumnya Bahlil ada case yang dia menghalalkan money politics. Itu kan jelek,” tukas dia.
Case yang dimaksud Hendri terekam dalam sebuah video dukungan Bahlil pada pencalonan Arsjad Rasjid yang maju sebagai calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri.
“Ini pestanya orang daerah. Jadi usdahlah temen-temen daerah jangan dulu kasih gratis ini barang, dimainkan dulu barang ini. Dua-duanya kan konglomerat. Gak apa mainkan aja dulu, gak apa. Ambil uang aja belom tentu memilih, apa lagi gak ambil uang,” ujar Bahlil kala itu.
Justru Hendri malah mencatut nama lain. Dia beropini tidak tertutup kemungkinan Muhammad Lutfi yang menjadi Menteri Investasi. Dia, lanjut Hendri, digeser dari Kementerian Perdagangan lantaran kontroversi beras impor. Dan mungkin yang Kemendag diisi yang lain. (edd)
Editor : heddyawan
Ekonomi
