DPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Segera Realisasi
Surabaya, bukti.id – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, meminta pemerintah pusat sesegera mungkin memberikan hunian korban awan panas guguran (APG) Gunung Semeru.
Hikmah menuturkan, setelah melakukan kajian, langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah relokasi penduduk ketempat hunian baru di tempat aman, sebab hunian yang lama sudah tidak mungkin bisa dihuni.
“Setelah melalui kajian beberapa kawan secara cepat, sepertinya memang harus relokasi, terutama yang berada di sekitaran wilayah terdampak langsung karena kondisinya untuk ditempati kembali sudah tidak mungkin,” kata Hikmah, di Surabaya, Selasa (14/12/2021).
Hikmah berharap relokasi yang dijanjikan pemerintah pusat agar sesegara mungkin dipercepat. Agar warga terdampak betul-betul merasakan hadirnya pemerintah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.
“Sisa-sisa mereka yang kemarin terdampak gempa di Lumajang saja belum mendapatkan dana untuk membangun kembali rumahnya yang dijanjikan oleh pemerintah pusat Rp50 juta pertitik. Memang proses administrasinya setelah kami konsultasikan ke BNPB itu agak rumit,” tutur politisi asal Malang ini.
Hikmah juga mengatakan, sambil lalu menunggu proses relokasi, langkah yang wajib dilakukan pemerintah yakni ketersediaan posko pengungsian yang memadai. Dilapangan ia lihat ruangan yang dijadikan tempat ungsian bigutu padat, ketersediaan air bersih untuk mandi pun dinilanya tidak cukup bagi pengungsi.
“Tentu saja yang lebih harus diperhatikan adalah mereka dengan anggota keluarga rentan, seperti lansia, ibu hamil, anak-anak balita di bawah 5 tahun. Kemudian ibu yang sedang menyusui, dan penyandang disabilitas,” kata dia.
Hal ini menurutnya juga harus dilakukan penyediaan kebutuhan kamar mandi dan sanitasi, agar meski masih didalam pengungsian kebutuhan yang dianggapnya primer ini harus tersedia dengan layak. Sehingga kesehatan dan kebersian pengungsi tetap terjaga, demi menghindari penyebaran penyakit.
“Yang kita khawatirkan adalah ketika manajemen di pengungsian itu tidak dilaksanakan sesuai dengan standar, yang muncul berikutnya adalah bahaya penyakit. Ini yang tidak kita inginkan,” tandas anggota Fraksi PKB Jatim itu. (trq)
Editor : heddyawan