Duh... Ada Aspirasi Penolakan Penundaan Pemilu 2024
DPP PKS secara tegas menyatakan kesiapan mengawal penolakan kelompok masyarakat terkait penolakan penundaan Pemilu 2024. (foto: net) 
Surabaya, bukti.id – Di Jawa Timur (Jatim), penolakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kian mengemuka. Kondisi tersebut direspon oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dengan tegas mengaku siap mengawal aspirasi dari sejumlah pihak mengenai penolakan.
“Fraksi akan mengawal dan menyuarakannya di parlemen,” tegas Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jatim, Jawa Tengah (Jateng), dan DI Yogyakarta, Abdul Fikri Faqih, melalui siaran pers diterima di Surabaya, belum lama ini.
Sempat muncul sejumlah kelompok masyarakat di Jatim, aku Abdul Fikri, yang menyampaikan aspirasi penolakan penundaan Pemilu, maupun wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi.
Sejumlah elemen masyarakat dari serikat pekerja, kelompok kesenian, pengemudi ojek daring, dan nelayan, menyampaikan aspirasi di sela pelaksanaan Bimbingan Teknis (bimtek) Anggota Legislatif PKS se-Jatim, Jateng, dan DI Yogyakarta, di Surabaya, akhir Maret 2022 lalu.
Seorang perwakilan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jatim, Zulkhair menyebut, saat ini buruh sedang menggelar aksi di Jakarta menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Dia mengaku heran dengan pihak-pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Mereka yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sama sekali tidak paham konstitusi. Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat,” cetus dia.
Hal senada diungkapkan pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus. Menurut dia, sekarang waktunya membendung segala wacana tambah jabatan Presiden.
“Harus ada partai yang berani menolak. Kami minta PKS juga konsisten menyuarakan itu,” pinta dia.
Sekjen PKS menyebut, aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan. Sebab, kata dia, aspirasi publik adalah nurani rakyat yang harus didengar supaya tidak ada upaya inkonstitusional demi kekuasaan. (edd)
Editor : heddyawan
