Menkominfo Sebut Reshuffle Hak Prerogratif Presiden

Jakarta, bukti.id – Perombakan kabinet atau reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, menyikapi sas-sus pergantian menteri.

Johnny mengaku belum tahu waktu pelaksanaan dan siapa yang akan dicopot dari jabatannya. Ia menyatakan bahwa perombakan kabinet merupakan domain Presiden Jokowi selaku Kepala Negara.

“Dari awal membentuk kabinet, merombak kabinet, mengubah kabinet adalah hak prerogratif presiden. Kami menghormati hak prerogratif presiden seutuhnya,” ujar Johnny kepada jurnalis, usai acara konferensi pers Rakernas Partai NasDem 2022 di NasDem Tower, Jakarta, kemarin.

Johnny menyampaikan, pihaknya sangat menghormati keputusan Presiden Jokowi apabila melakukan perombakan kabinet.

Johnny berujar, perombakan kabinet bisa saja dilakukan ketika Presiden Jokowi membutuhkan penyempurnaan dalam struktur pemerintahannya.

“Apabila Bapak Presiden melihat perlu ada penyempurnaan, reposition atau perubahan posisi dalam rangka mengantisipasi perubahan geostrategis dan perubahan tantangan dunia terhadap Indonesia, maka itu kita hormati,” imbuh politisi Partai NasDem itu.

Johnny pun menyadari bahwa pemerintahan saat ini memiliki banyak tantangan, mulai dari Covid-19 hingga perubahan geostrategis dunia.

“Tantangan-tantangan itu, berdampak pada dunia dan Indonesia secara domestik, baik terkait dengan pangan, energi, bahkan ekonomi. Sehingga evaluasi-evaluasi itu dilakukan oleh Bapak Presiden,” ujar Johnny.

Saat didesak jurnalis, Johnny tidak menjawab secara gamblang apakah ada menteri dari Partai NasDem yang akan di-reshuffle.

“Kan itu sudah kami sampaikan, itu domainnya Presiden. Jadi, saya tidak ingin mengandai-andai apakah itu dari NasDem atau dari rekan koalisi yang lain, ataukah dari profesional. Itu sepenuhnya domain Presiden,” tepis pria yang menjadi Sekjen Partai NasDem itu. (har)

Editor : heddyawan