Oknum Polisi Langgar SOP, Wajib Ditindak Tegas
Ilustrasi sejumlah polisi melakukan apel siaga (foto: net)
Kalsel, bukti.id – Bukan tanpa alasan jika sebanyak 13 anggota Komisi III DPR RI ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel), baru-baru ini.
Kedatangan rombongan secara khusus menyoroti kasus, khususnya terkait anggota polisi yang melakukan tindakan ppenangkapa, dalam hal ini melanggar standar operasional prosedur (SOP), hal ini kategorikan offside atau melebihi dari tindakan yang seharusnya.
Untuk itu, Komisi III DPR RI meminta Polri, dalam hal ini Polda Kalsel, melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum jika terbukti melanggar.
“Masalah Sarijan dan Subhan, penyelesaian kasus ini sudah cukup lama, tapi kita sudah lihat bahwa kasus ini jangan sampai menjadi bully di masyarakat, ya kita ingin minta penyelesaian dengan benar dan kalau ada penegak hukum yang salah dalam penindakannya sampai munculnya kematian dan sebagainya, harus di proses,” ujar salah satu anggota Komisi III, Habib Aboe Bakar Al-Habsy, usai pertemuan.
Lebih lanjut Aboe Bakar menyebutkan, pihaknya berharap harus jelas sikap keputusan Polda Kalsel untuk mengambil keputusan, apakah etik atau masalah pidana. Kita tahu beberapa hari terakhir ini Polri fokus dalam penyelesaian kasus Sambo seperti kemarin membuat masyarakat turun kepercayaan terhadap Kepolisian.
“Karena itu, disini perlu kerja keras Polri untuk menjelaskan kasus ini dengan baik, serta menginformasikan perkembangan kasus ini kepada masyarakat,” ucap Aboe Bakar.
“Semoga nanti hal-hal seperti ini bisa lebih baik lagi penanganannya. Polri juga harus berbenah momentumnya sekarang, dengan menguaknya kasus ini, reaksi dari masyarakat Indonesia. Bahkan hingga turut berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun,” terang Aboe Bakar.
Terkait hal ini mendapat tanggapan dari Aboe Bakar yang menilai, pembelajaran yang harus ditangkap dari kasus pelanggaran etik atau masalah pidana yang dilakukan oleh oknum polisi. Aboe Bakar mengatakan harus ada pembenahan menyeluruh di Instansi Polri.
“Ini harus jadi momentum untuk pembenahan di internal Polri. Kita berharap Kepolisian Republik Indonesia bisa bangkit kembali dari permasalahan ini dan kepercayaan masyarakat tehadap aparat penegak hukum seiring pembenahan di tubuh Polri meningkat,” tutup politisi PKS itu. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
