x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Oknum Polisi Langgar SOP, Wajib Ditindak Tegas

Avatar bukti.id
bukti.id
Senin, 05 Sep 2022 16:27 WIB
Wakil Rakyat
bukti.id leaderboard

Kalsel, bukti.id – Bukan tanpa alasan jika sebanyak 13 anggota Komisi III DPR RI ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel), baru-baru ini.

Kedatangan rombongan secara khusus menyoroti kasus, khususnya terkait anggota polisi yang melakukan tindakan ppenangkapa, dalam hal ini melanggar standar operasional prosedur (SOP), hal ini kategorikan offside atau melebihi dari tindakan yang seharusnya.

Untuk itu, Komisi III DPR RI meminta Polri, dalam hal ini Polda Kalsel, melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum jika terbukti melanggar.

“Masalah Sarijan dan Subhan, penyelesaian kasus ini sudah cukup lama, tapi kita sudah lihat bahwa kasus ini jangan sampai menjadi bully di masyarakat, ya kita ingin minta penyelesaian dengan benar dan kalau ada penegak hukum yang salah dalam penindakannya sampai munculnya kematian dan sebagainya, harus di proses,” ujar salah satu anggota Komisi III, Habib Aboe Bakar Al-Habsy, usai pertemuan.

Lebih lanjut Aboe Bakar menyebutkan, pihaknya berharap harus jelas sikap keputusan Polda Kalsel untuk mengambil keputusan, apakah etik atau masalah pidana. Kita tahu beberapa hari terakhir ini Polri fokus dalam penyelesaian kasus Sambo seperti kemarin membuat masyarakat turun kepercayaan terhadap Kepolisian.

“Karena itu, disini perlu kerja keras Polri untuk menjelaskan kasus ini dengan baik, serta menginformasikan perkembangan kasus ini kepada masyarakat,” ucap Aboe Bakar.

“Semoga nanti hal-hal seperti ini bisa lebih baik lagi penanganannya. Polri juga harus berbenah momentumnya sekarang, dengan menguaknya kasus ini, reaksi dari masyarakat Indonesia. Bahkan hingga turut berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun,” terang Aboe Bakar.

Terkait hal ini mendapat tanggapan dari Aboe Bakar yang menilai, pembelajaran yang harus ditangkap dari kasus pelanggaran etik atau masalah pidana yang dilakukan oleh oknum polisi. Aboe Bakar mengatakan harus ada pembenahan menyeluruh di Instansi Polri.

“Ini harus jadi momentum untuk pembenahan di internal Polri. Kita berharap Kepolisian Republik Indonesia bisa bangkit kembali dari permasalahan ini dan kepercayaan masyarakat tehadap aparat penegak hukum seiring pembenahan di tubuh Polri meningkat,” tutup politisi PKS itu. (hea)

Editor : heddyawan

bukti.id horizontal
Artikel Terbaru
Rabu, 04 Jun 2025 19:00 WIB | Ekonomi
Gubernur Luthfi ungkapkan jika Pemprov Jawa Tengah membuka peluang sekitar puluhan ribu tenaga kerja untuk bekerja di Kawasan Industri Kendal. Proyeksi ke depan ...
Rabu, 04 Jun 2025 13:54 WIB | Pemerintahan
Kapan, berapa lama, dan ruas mana penerapan diskon tarif tol di tanah air? Belum jelas. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo hanya sebut diskon tarif tol sebes ...
Rabu, 04 Jun 2025 09:47 WIB | Nusantara
Pemrov Jawa Tengah bakal bentuk Satgas PHK. Bahkan, keseriusan langkah itu ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan memberi instruksi ke Dinas Ket ...