Data Bapanas Bikin DPR Panas. Impor Beras Disemprit
Ilustrasi lapak pedagang beras (foto: net)
Jakarta, bukti.id – Alih-alih impor beras, hanya untuk urusan datapun masih compang-camping. Tak salah jika wakil rakyat semprit kebijakan impor yang bakal dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Reaksi keras ini ditunjukkan anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan.
Secara tegas Johan menolak kebijakan impor yang akan dilakukan Bapanas guna memenuhi ketersediaan pangan nasional. Karena, menurut dia, saat ini tidak ada yang valid lantaran data yang dimiliki pengelola pangan saat ini masih berbeda. Bahkan dia menyebut kebijakan itu kebijakan salah kaprah.
“Saya menolak kebijakan impor ini. Kebijakan impor ini menurut saya pak ketua, ini kebijakan salah kaprah. Karena didasari atas data yang tidak valid. Masing-masing pengelola baik ID food maupun Badan pangan tadi pak ketua, ini beda-beda datanya,” ujar Johan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Bapanas, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan ID Food di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan (foto: net)
Selanjutnya, dia pun mengusulkan untuk membentuk Tim Panja atau digelar Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan data yang bakal dijadikan acuan oleh pengelola pangan.
“Soal-soal data ini pak ketua, biar clear. Data mana yang kita jadikan acuan? Kalau betul kita tidak percaya kepada BPS, lantas data apalagi yang perlu kita pakai yang perlu kita percaya? Nah Kalau kita misalnya ingin punya satu data acuan. Mari kita sepakati bersama-sama. Undang semua stakeholder Komisi IV yang bicara tentang pangan ini,” pinta Johan, dikutip dpr.go.id.
Diskusi mengenai data ini, kata dia, perlu dilakukan untuk menentukan data acuan yang menjadi penentu kebijakan-kebijakan terkait dengan pangan nantinya.
“Kita sepakati ini data acuan kita, ini acuan produksinya dan kebutuhannya. Sehingga kita pun kalau kemudian terjadi impor kita tidak kemudian saling menyalahkan. Itulah kenapa saya hari ini karena kita tidak punya data acuan yang valid dan kita sepakati bersama, tidak saya tidak setuju kebijakan impor ini. Karena salah kaprah menurut saya,” cetus politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (hea)
Editor : heddyawan
Ekonomi
