Payah, Katering Makanan Jemaah Haji Indonesia Disorot
Timwas Haji DPR RI berfoto bersama dengan sejumlah jemaah haji Indonesia di Arab Saudi (foto: ist)
Makkah, bukti.id – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti pengelolaan makanan bagi jemaah haji Indonesi perlu ditingkatkan lagi, sebagai perbandingan negara Malaysia dinilai memiliki pengelolaan makanan yang lebih baik.
Salah satu contoh soal distribusi makanan bagi jemaah haji pada tanggal 7, 14 dan 15 Dzulhijah. Di tiga hari itu, jemaah haji Indonesia tidak mendapat distribusi makanan.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI, Mochamad Hasbi Asyidiki, saat mengunjungi salah satu penyedia makanan untuk jemaah Indonesia, yaitu katering AlMudif AlMutamaiz di Kota Makkah, Sabtu (24/6/2023). Katering ini ternyata juga menyediakan makanan untuk jemaah haji Malaysia.
Hasbi bilang distribusi makanan bagi jemaah Malaysia tidak berhenti di 3 hari tersebut. Jemaah haji Malaysia mendapatkan makanan berupa kuzi daging, semacam gulai daging, pada 3 hari jemaah Indonesia tidak menerima distribusi makanan dari pemerintah.
"Jemaah Malaysia masih mendapatkan makanan tapi dalam bentuk daging yang dibungkus, beef kuzi, bahkan saya ada fotonya, ada videonya. Nah ini saya tanyakan ke pemilik katering, ini untuk jemaah Indonesia atau Malaysia, dijawab ini untuk jemaah Malaysia," cetus Politisi F-PDI Perjuangan ini.
Hasbi menyebut,“Hasil temuan kami, Malaysia mampu memberikan beef kuzi dalam packaging yang sangat-sangat representatif, kalau Kemenag serius untuk memberikan makanan di tanggal-tanggal 7, 14, 15 Dzulhijjah. Mungkin bisa juga di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya agar penyedia makanan itu dari pihak hotel,".
"Alasan Kemenag tidak mendistribusikan makanan di tanggal 7, 14 dan 15 Dzulhijjah dengan alasan masalah transportasi. Makanya, kami berharap di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya agar penyedia makanan itu pihak hotel saja," tandas dia.
Legislator Dapil Banten I itu menegaskan, tak ada niat Timwas Haji DPR untuk mencari-cari kesalahan Pemerintah dalam pelaksanaan Haji 2023. Temuan yang disampaikan apa adanya sesuai hasil tinjauan di lapangan. Dia juga memuji soal kualitas beras yang diberikan bagi jemaah Haji Indonesia. Namun, dia berharap ada perbaikan soal kualitas dan distribusi makanan haji.
"Kalau Pemerintah Malaysia bisa, kenapa kita tidak. Kita harapkan ada perbaikan, tentu kesempurnaan memang ingin kita wujudkan lah, artinya supaya pelayanan haji yang bertemakan Haji Ramah Lansia dan Berkeadilan ini bisa sukses. Insya Allah kalau memang Pemerintah melalui Kemenag melaksanakan, sebagai pelaksana haji mengawal, Haji 2023 ini akan menjadi sejarah bahwa pelaksanaan tahun ini menjadi yang terbaik," pungkas Hasbi.
Evaluasi Penghapusan Pendamping Haji
Pada bagian lain, anggota Timwas Haji DPR yang lain, John Kenedy Aziz, meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan penghapusan pendamping haji, khususnya untuk jemaah haji lansia yang tidak mandiri. Setidaknya, jumlah rasio jemaah haji dengan Lansia tidak mandiri harus seimbang.
"Akibatnya, walaupun jemaah haji itu memiliki sifat tolong-menolong, bahu-membahu dan peduli terhadap sesama jemaah haji, setidaknya itu akan mengganggu jemaah haji lain menjalankan ibadahnya. Apalagi tadi saya mendapatkan aspirasi dari Jemaah saya asal Sumbar, mereka menginginkan adanya pendamping dari keluarga terdekat mereka. Jadi saya pikir penghapusan pendamping ini perlu dievaluasi," papar John kala bertemu dengan Jemaah Haji asal Sumbar di Hotel Jemaah Haji Indonesia 905, Jharwal, Mekkah, Sabtu (24/6/2023).
John berujar, temuan di lapangan untuk sebaran Jemaah Lansia tidak mandiri cukup banyak, ada yang dari awal membutuhkan kursi roda, ada yang patah kakinya dan macam-macam kondisinya. Untuk itu, pemerintah agar memperhatikan juga Jemaah Haji yang tidak bisa berjalan namun secara fisik sehat, difasilitasi dengan baik saat puncak haji menuju Armuzna.
"Kalau seandainya usulan pendamping ini diadakan, tentu pasti akan mengurangi kuota haji. Mungkin perlu diseleksi, untuk pendamping hanya diperuntukkan jemaah haji Lansia yang pasif. Karena kita juga tidak bisa mengurangi hak jemaah haji lain itu berangkat, apalagi jamaah haji itu sudah menunggu untuk berangkat haji puluhan tahun, tapi di sisi lain karena lama menunggu, ada yang sudah sepuh bahkan lansia," imbuh Legislator Dapil Sumbar II ini.
Selain itu, Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pihaknya juga banyak mendengar keluhan lain dari jemaah haji dapilnya, misalnya soal makanan. "Anda tahu bahwa Sumatra Barat itu ada makanan-makanan spesifik ya, makanan seperti rendang, gulai-gulai dan bersantan. Tetapi disini mereka tidak menemukan itu, mereka komplain dari cita rasa makanan," terang dia. (hed)
Editor : heddyawan
Ekonomi
