Wagub Emil: Jangan Dibayar. Walimurid-Siswa, Saya Lindungi Sepenuhnya
Wagub Emil saat berbincang terkait pungutan uang sekolah di SMAN-SMKN di Jatim, di Surabaya. (foto: kwan)
bukti.id,- Untuk kesekian kali, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak, menegaskan jika pihak sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri di Jatim tidak diijinkan meminta pungutan uang kepada orangtua/walimurid dengan alasan apapun.
“Sekali lagi saya sampaikan, sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Timur, gratis. Tidak dipungut biaya. Karena semua sudah diatur dan dianggarkan dalam dana BOS (bantuan operasional sekolah.red),” tegas pria yang karib disapa Emil, kepada bukti.id dan LSM Topan RI, dalam sebuah kesempatan di Surabaya, baru-baru ini.
Tak hanya itu, keseriusan dan kegeraman Emil menyikapi sikap ‘bandel’ oknum pihak sekolah dan komite sekolah tersebut, dengan mengajak para orangtua/walimurid dan anak didik (siswa) agar tidak perlu membayar pungutan uang sekolah.
Biasanya pungutan uang yang diterapkan pihak sekolah itu, dibungkus dengan istilah sumbangan, iuran, infak, dan lain sebagainya. Lebih ‘seksi’ lagi pungutan dimaksud diembel-embeli kesepakatan antara komite sekolah dan orangtua/walimurid.
Bahkan, memerangi kebiasaan nakal tersebut, Emil mempertegas dengan kesanggupan dirinya untuk pasang badan.
“Kalau ada hal sejenis pungutan seperti itu, dibayar. Walimurid agar lebih berani untuk tidak membayar uang sekolah, sumbangan atau apapun itu. Saya yang akan memberi perlindungan penuh kepada walimurid dan siswa,” tukas mantan Bupati Trenggalek itu.
Suami Arumi Bachsin ini mengaku terbuka menerima laporan seluruh lapisan masyarakat terkait pungutan yang dilakukan semua sekolah negeri, dan akan menindak tegas – bersama dinas/instansi terkait di lingkup Pemprov Jatim – oknum tenaga pengajar dan kepala sekolah yang melakukan kesalahan, terutama terkait ulah mewajibkan praktek pungutan uang sekolah.
“Sanksinya, bisa dilakukan pemecatan terhadap pelaku. Untuk tindakan pidana diserahkan kepada pihak berwajib,” pungkas dia.
Seperti diketahui, sejumlah sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri di Jatim, masih saja membandel mewajibkan pungutan uang kepada orangtua/ walimurid dengan menggunakan berbagai istilah sumbangan.
Penarikan iuran, sumbangan atau infak, yang indikasinya mengarah ke tindakan pungutan liar, diduga berlangsung di SMA Negeri 1 Wonoayu-Sidoarjo, SMA Negeri 1 Waru-Sidoarjo, dan SMK Negeri 12 Surabaya. Tidak tertutup kemungkinan kejadian sejenis juga terjadi sejumlah sekolah SMAN-SMKN di Jatim.
Baca juga: https://bukti.id/baca-2729-keberatan-biaya-sumbangan-wali-murid-bingung-membayar
‘Tak sedikit sekolah SLTA sederajat di Jatim melakukan pungutan terlarang ini. Kami memiliki ‘daftar dosa’ sejumlah sekolah itu. Kami bakal menelusuri pembuktian indikasinya, jika benar terbukti akan kami laporkan ke dinas terkait,” ujar investigator LSM Topan RI, Sihol. (knis-kwan)
Editor : heddyawan
Ekonomi
