Rumusan Status Guru Sekolah Rakyat Bakal Segera Disusun

Jakarta – Rumusan status guru hingga tata kelola Sekolah Rakyat, yang beroperasi mulai tahun ajaran 2025/2026, bakal segera disusun oleh pemerintah. Yakni dari unsur Kementerian Sosial (Kemensos) yang bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Itu, kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, seiring dengan terbitnya Inpres No. 8 Tahun 2025 yang di dalamnya memuat tentang Sekolah Rakyat memerlukan konsolidasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian.

“Kemarin kami dengan Kemendikdasmen, kemudian dengan Kementerian PU dan hari ini dengan Kementerian PANRB,” kata Saifullah dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Selanjutnya, ujar dia, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan gubernur, bupati dan wali kota. Hal ini dilakukan guna mematangkan konsep perencanaan penyelenggaraan sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.

Dalam kunjungannya ke KemenPANRB, Mensos mengungkapkan opsi terkait kelembagaan dan status guru di Sekolah Rakyat. Salah satu opsinya ialah mengutamakan yang berstatus PNS terlebih dahulu. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah mendapatkan penempatan, opsi lainnya ialah melalui PPPK paruh waktu.

“Menindaklanjuti hasil pertemuan ini akan diskusi dengan bupati, wali kota untuk memastikan disamping sarana dan prasarananya siap dukungan SDM-nya. Dan juga memungkinkan bisa diberikan kepada penyelenggaraan sekolah,” ujar dia.

Selain membahas status guru, pertemuan kali itu juga membahas terkait tata kelola kelembagaan. Mensos menyatakan opsi dari Kementerian PANRB terkait tata kelola kelembagaan dan status guru ini akan menjadikan pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat terukur, terawasi.

Ini sesuai dengan tujuan yang menghadirkan lulusan-lulusan yang berkarakter sesuai harapan Presiden RI.

Menteri PANRB Rini Widyantini pun menyatakan akan siap memberikan masukan-masukan dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang ada.

“Selanjutnya kami akan melakukan inventarisir untuk pengisian kepegawaian, dengan mengundang kepala BKN untuk pendataan guru di 53 lokasi,” kata Rini.

Rini menambahkan, opsi-opsi tersebut masih memerlukan pembahasan bersama dengan Kemendikdasmen. Ini mengingat pembina dari jabatan fungsional guru adalah Kemendikdasmen. (aditya)

 

Editor : heddyawan