Kisruh Kenaikan Tagihan Listrik. DPR akan Panggil PLN
Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo
Jakarta, bukti – Belakangan masyarakat, khususnya pelanggan PLN, dibuat ‘stroke’ akibat mendapat tagihan listrik yang naik berkali-kali lipat. Kondisi tersebut memantik reaksi keras anggota DPR RI. Bahkan wakil rakyat akan memanggil PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut.
“Kabar yang berkembang di tengah masyarakat terkait adanya kenaikan tarif dasar listrik yang berkali-kali lipat saat ini. Banyak aduan dari masyarakat yang masuk dan diterimanya terkait kabar tersebut,” cetus anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo kepada jurnalis, belum lama ini.
Anggota Fraksi Partai Demokrat itu meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan PT. PLN (Persero) agar menjelaskan kenaikan itu. Sartono juga mengingatkan, agar pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan utamanya terkait kebijakan tarif dasar listrik tidak seenaknya.
"Secara pribadi saya sangat kaget, karena ini lain di mulut lain di perbuatan. Beberapa masyarakat melakukan complain kepada saya, ada yang lewat medsos-medsos saya, lewat WA lewat telepon. Rata-rata mengeluhkan tagihan yang tiba-tiba naik hampir 3 kali lipat," ungkap dia.
Sartono bilang, jika faktanya bahwa tarif dasar listrik itu naik berkali-kali lipat, maka patut dicurigai kenaikan tersebut untuk menutupi beban lebih akibat kebijakan pemerintah dimasa Covid-19.
"Jangan-jangan kenaikan ini jika memang benar, sengaja dilakukan untuk menutupi defisit keuangan PLN akibat kebijakan pemerintah, yang menggratiskan beban tagihan listrik ke sebagian masyarakat terdampak Covid-19. Ini tidak bisa diterima, nggak fair, nggak transparan kalau benar begitu," kata dia menaruh curiga.
Sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, lanjut Sartono, Fraksi Demokrat di DPR khususnya akan mendorong fraksi lainnya untuk memanggil pihak terkait.
"Kami akan memanggil para pihak terkait PLN dan Kementrian ESDM untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut. Jangan sampai negara kita ini dikelola secara ugal-ugalan dan tidak bertanggungjawab,” kata dia mengingatkan.
Sekali lagi, legislator asal Dapil Jawa Timur VII ini menegaskan, fraksi Demokrat akan concern dan siap jadi perisai masyarakat untuk menggagalkan kebijakan tersebut jika memang benar adanya.
"Kalau betul adanya kenaikan TDL yang diam-diam, tidak cukup untuk bagi saya sekedar mengelus dada lalu meminta kepada masyarakat untuk sabar. Saya pikir ini sama saja dengan merampok rakyat miskin yang dalam kesusahan," pungkas dia. (nug)
Editor : heddyawan
Ekonomi
