Jalani Masa Transisi, Fraksi Demokrat Beri Opsi Kebijakan Tiga Pro
Kebijakan pemerintah harus pro growth, pro poor, dan pro job
Jakarta, bukti – Saat berlangsung Rapat Paripurna DPR RI, kemarin, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengusulkan kepada pemerintah agar mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung perekonomian.
“Tahun 2021 adalah masa transisi ekonomi, termasuk bagi Indonesia. Pemerintah diminta bisa menstimulasi perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat (keep buying strategy). Karena itu, Fraksi Demokrat berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang pro pertumbuhan (pro growth), pro pengentasan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job)," papar pria yang akrab disapa Ibas itu, kepada jurnalis, baru-baru ini.
Dalam pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan pada rapat itu, Ibas menyebut jika asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen terlalu optimistis. Terutama saat Covid-19 menyebabkan banyak pengangguran yang notabene akan mengganggu konsumsi.
“Target inflasi sebesar 2,0-4,0 persen dan asumsi nilai tukar pada kisaran Rp.14.900–Rp.15.300 per dolar cukup realistis dan harus tetap dijaga,” ujar pria yang juga Wakil Ketua Banggar DPR RI itu.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut bilang, jika tingkat tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,67–9,56 persen cukup realistis ditengah situasi ekonomi global yang melambat dan penuh dengan resiko.
Pada sektor sumber daya energi dan mineral, Ibas mengkritik perbaikan tata kelola hulu migas demi memenuhi asumsi lifting yang sering kali tidak tercapai, tingginya target penerimaan dalam bentuk rasio penerimaan pajak tahun 2021, dan perlunya kajian anggaran K/L non-esensial.
Ibas alias EBY ini mengingatkan bahwa jika defisit anggaran menembus angka 6 persen PDB, dikhawatirkan akan menimbulkan krisis susulan dengan kondisi yang lebih berat dari krisis moneter 1998 dan krisis Subprime Mortgage di era SBY tahun 2008 silam.
"Hal ini akan membebani rakyat, terutama mengingat proses pemulihan dari krisis 1998 memakan waktu lebih dari 5 tahun," ingat dia.
Ibas meminta pemerintah agar saat ini tetap focus mengatasi isu kesehatan dan menyelamatkan nyawa rakyat di era pandemi Covid-19. Meski begitu, kata dia, ekonomi masih bisa bergerak jika pemerintah bisa menentukan skala prioritas.
“Jika kita ingin keluar dari Middle Income Trap (MIT) butuh investasi yang tinggi. Kebijakan penanganan MIT membutuhkan investasi manusia yang insentif. Itu memakan biaya yang cukup besar demi merubah perekonomian Indonesia, dari resource-based economy menjadi knowledge-based economy,” imbau Ibas. (pras)
Editor : Redaksi
Ekonomi
