Sekjen Kemenkumham Bahas Penguatan Satker Jajaran di Jatim
Sekjen Kemenkumham paparan di Kanwilkumham Jatim (Foto: ist) 
Surabaya, bukti - Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan penguatan kinerja kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Jumat (19/6).
Isu aktual yang dibahas terkait Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan pengelolaan keuangan memasuki new normal. Kegiatan itu dipusatkan di Aula Kanwil serta persiapan lelang pra DIPA Bahan Makanan bagi Napitah TA 2021.
Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih mewakili Kakanwil Krismono dalam sambutannya menyebut bahwa penyerapan anggaran di sisa tahun 2020 ini harus realistis dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
"Saat ada kegiatan yang kemungkinan tidak bisa direalisasikan, ikhlaskan saja," kata Indah.
Indah juga berpesan agar satker pemasyarakatan segera mempersiapkan diri untuk pengadaan bahan makanan untuk napitah tahun 2021.
"Pengadaan bama harus memperhatikan konsep value for money, jadi tidak hanya memenangkan penawaran yang termurah saja namun juga harus berkualitas," tegasnya.
Kemudian, Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto melakukan evaluasi realisasi anggaran yang ada di Kemenkumham. Dimana tren pada 2018 dan 2019 untuk nilai SMART, IKPA dan Realisasi Anggaran mengalami peningkatan.
Diharapkan di tahun 2020 meski dalam kondisi pandemi tetap optimal dengan tetap memperhatikan IKPA.
Namun, senada dengan Indah, Wisnu mengingatkan agar dalam penyerapan anggaran tahun ini harus ikhlas dan realistis, jangan berandai-andai. Dan perlu ada pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
"Saya juga mengingatkan agar pada tahun 2020 ini, PPK yang ditunjuk harus orang yang bersertifikat," terangnya.
Wisnu menjelaskan tentang evaluasi hasil audit BPK. Dimana Uji Petik dilakukan di Jabar, Jatim, NTB dan Sultra. Dari hasil evaluasi masih ditemukan beberapa praktik penyerapan anggaran yang harus diperbaiki.
"Semoga tahun 2020 ini, kita dapat WTP lagi," harapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pengelolaan BMN selaku Kepala UKPBJ Kemenkumham Haris Sukamto menjabarkan strategi persiapan pengadaan BAMA bagi napitah TA 2021. Dimana sebagai langkah awal, lelang Pra DIPA harus dimulai dari sekarang.
Sudah harus masuk tahap konsolidasi. Yaitu strategi pengadaan barjas yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barjas. "Hal ini untuk menghemati waktu, biaya dan tenaga pokmil serta mengoptimalisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tender atas jumlah volume paket," ujar Haris.
Haris menambahkan, Satker harus menciptakan pengadaan yang efisien, optimal dan efektif. Untuk mencapai value for money sehingga memperoleh barang yang berkualitas. Bama tidak harus memenangkan penawaran terendah. Tetapi juga harus memperhatikan kualitas bahan makanan.
"Kontroling barang dan jasa harus diutamakan. Jangan sampai kepala satker tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya," tegas Haris.
Kegiatan diakhiri dengan paparan teknis pengadaan Bama bagi Napitah oleh Kasubdit Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan Tri Winarsih. (tji)
Editor : Tudji
Ekonomi
