Presiden Jokowi Minta Penanganan Covid-19 Dilakukan Bersama-sama
Presiden RI Joko Widodo di pertemuan dengan Gubernur Khofifah dan pejabat Jatim (Foto: ist)
Surabaya, bukti – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur dilakukan bersama-sama, dan diharapkan tuntas dua minggu kedepan. Penegasan itu disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6).
"Saya minta dalam dua minggu ini pengendaliannya (Covid-19) di Jatim betul-betul dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki. Baik Gugus Tugas di provinsi, di kota dan di kabupaten dan seterusnya, sampai ke RS, kampung, desa semuanya ikut bersama-sama melakukan manajemen krisis. Sehingga betul-betul bisa mengatasi dan menurunkan angka positif,” pinta Presiden Jokowi.
Sejumlah arahan juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim. Diminta semua memilik perasaan yang sama, yakni sadar sedang menghadapi pendemi Covid-19. "Kita ini sedang menghadapi krisis kesehatan dan juga ekonomi. Perasaannya harus sama. Jangan ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja. Berbahaya sekali," tegasnya.
Dikatakan, pihaknya melihat untuk Surabaya Raya angkanya masih tinggi. "Ini adalah (Surabaya Raya-red) wilayah aglomerasi yang harus dijaga terlebih dahulu, dikendalikan dahulu. Ndak bisa Surabaya bekerja sendiri. Juga Gresik dan Sidoarjo," lanjutnya.
Penanganannya harus dalam satu manajemen dengan kota/kabupaten lainnya. Lantaran arus mobilitas bukan hanya dari Surabaya, tapi daerah juga ikut terpengaruh naik dan turunnya angka pencegahan Covid-19.
“Saya titip agar koordinasi antar manajemen betul-betul dilakukan," tegasnya.
Mulai hari ini, ucap Jokowi, pihaknya telah meminta Pangkogabwilhan II untuk membantu secara penuh, dalam mensinergikan, menangani langsung rumah sakit darurat dan rumah sakit rujukan lainnya.
"Harus dipilahkan mana (pasein) yang berat, dan yang ringan. Penempatannya di RS yang mana. Sehingga, semuanya tidak masuk dalam satu titik dan pasien tidak menumpuk di satu rumah sakit, sementara yang lain masih banyak yang kosong,” ucapnya.
Disebutkan, selain Indonesia hal yang sama juga dialami oleh 215 negara. Yakni, masih ada masalah soal Covid-19. Juga dipesan untuk berhati-hati dan terus menumbuhkan optimisme. "Kita semua harus memiliki rasa optimisme," katanya, sambil menyebut di Jatim angka kesembuhan berada di posisi yang lumayan, yaitu 31 persen.
Pemerintah Tambah Anggaran untuk Penanganan Covid-19
Untuk diketahui, mewabahnya virus Corona di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menambah biaya belanja untuk penanganannya. Penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang semula hanya akan diberikan sampai Juni 2020, juga diperpanjang hingga Desember 2020, namun nilainya berkurang hingga separuhnya.
Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (3/6) lalu. Diterangkan, untuk perpanjangan periode penyaluran berlaku untuk bansos sembako di Jabodetabek. Bansos tunai untuk warga non-Jabodetabek, dan bansos dana desa.
Untuk bansos sembako dan bansos tunai, akan diperpanjang sampai Desember 2020.
Jika sebelumnya penerima bansos mendapatkan Rp600 ribu per bulan, nilai yang akan diterima pada periode Juli hingga Desember 2020 menjadi Rp 300 ribu per bulan. Perpanjangan dan penurunan jumlah bansos ini berlaku untuk bansos di Jabodetabek dan non-Jabodetabek.
"Presiden juga memutuskan penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai. Akan dilakukan transfer ke nama dan akun mereka sesuai dengan data Kemensos atau kerja sama dengan Pemda setempat," ujar Menkeu Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (3/6), lalu.
Selanjutnya, untuk Bansos Dana Desa juga diperpanjang. Berbeda dengan Bansos Sembako untuk warga Jabodetabek dan Bansos Tunai untuk warga non-Jabodetanek, bansos dana desa hanya diperpanjang hingga September 2020. Nilai manfaatnya juga turun menjadi Rp300 ribu per bulan untuk periode Juli-September.
Total alokasi bansos tunai untuk warga non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun. Sementara, anggaran untuk bansos bagi warga Jabodetabek sebesar Rp6,8 triliun.
Pemerintah mencatat, seluruh bansos ini mayoritas diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pekebun dengan jumlah 18,4 juta orang. Sisanya, diterima oleh pedagang dan pekerja sektor swasta sebanyak 4,2 juta orang, pekerja bangunan 3,4 juta orang, pekerja pabrik 3,3 juta orang, dan pekerja komunikasi 1,3 juta orang. Untuk bansos nelayan sebanyak 900 ribu orang.
"Ini sudah mencakup 40 persen masyarakat. Sebagai dukungan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak turun akibat Covid-19, terutama di level akar rumput," terang Sri Mulyani. (tji)
Editor : Tudji
Ekonomi
