Lulusan SMK Dijamin Bebas PHK
Salah satu pelajar SMK jurusan Tata Rias yang sedang praktek. Foto: net 
Surabaya,bukti.id - Kesulitan ekonomi akibat pandemi yang dirasakan hampir semua kalangan, dari atas hingga masyarakat bawah. Apalagi korban PHK semakin bertambah pula belakangan ini. Beragam dalih perusahaan, perampingan, pengurangan karyawan, dan banyak lagi alasan.
Tentu saja meningkatnya korban PHK ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Sebuah data mengenai persentase jumlah penangguran yang berhasil dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka pengangguran terbesar berasal dari lulusan SMK.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional didominasi oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Adapun, jumlah TPT ada sebanyak 6,88 juta orang di Februari 2020. Kepala BPS Suhariyanto mengklaim jumlah lulusan SMK yang menjadi pengangguran sebanyak 8,49 persen dari angka pengangguran 6,88 juta orang yang menganggur. "TPT SMK masih yang paling tinggi di antara
tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen," jelas Suhariyanto BPS mencatat, jumlah pengangguran paling rendah berasal dari tingkat pendidikan ke bawah yakni sebesar 2,64 persen. Selanjutnya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,02 persen, disusul pendidikan tingkat universitas yakni 5,73 persen, lulusan Diploma I/II/III sebanyak 6,76 persen, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6,77 persen.
Menyikapi ini, Kepala Dinas Jawa Timur, Wahid Wahyudi pun membantah. Ia memastikan sebagian besar lulusan SMK di Jatim sudah terserap di pasar kerja. Wahid menganggap tingginya angka pengangguran lulusan SMK yang dicatat karena ada perbedaan dalam standart pencatatan waktu bekerja. Para lulusan SMK bekerja di sektor freelance, sehingga tidak tercatat dalam data BPS.
"Data BPS penangguran terbesar lulusan SMK karena standart BPS mereka yang bekerja biasanya minimal 36 jam dalam seminggu. Padahal kenyataannya mereka lulusan SMK banyak yang bekerja freelance," papar Wahid.
Wahid mengklaim, banyak dari mereka seperti tenaga perias, salon dan pekerja bengkel kebanyakan tidak tercatat sebagai pekerja formal oleh BPS. Padahal, mereka mempunyai keahlian dan gaji yang cukup besar, berbeda dengan pekerja formal. "Data BPS lulusan SMK banyak yang freelance, misalnya mereka yang punya keterampilan merias, mereka datang ke rumah- rumah untuk melakukan perawatan wajah freelance. Begitu juga para lulusan yang punya keahlian service AC, mobil dan kulkas, mereka akan terima job karena dikerjakan freelance. Jangan salah meski mereka pekerja freelance gajinya cukup tinggi dan tentunya bebas PHK, karena pekerjaan ditentukan sendiri," tandas Wahid.
Whid juga berharap agar para pekerja freelance dimasukkan dalam angkatan kerja oleh BPS. (rhm/bbs)
Editor : Rahma
Ekonomi
