Jakarta, bukti.id – Saat mengikuti rapat koordinasi di Sekolah PDIP, tercatat 215 kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP menandatangani surat perjanjian untuk tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215, yang menandatangani suatu komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, untuk tidak melakukan korupsi, dan kemudian harus bertanggung jawab bagi seluruh tugas-tugasnya untuk rakyat," tegas Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).
Baca juga: Siap-siap Pemerintah Bakal Buka Tes PPPK Guru
Hasto menyebut, bahwa surat komitmen itu merupakan arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan pentingnya menjadi pemimpin, bukan pejabat.
“Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat,” papar Hasto.
Disebutkan, Megawati juga mengingatkan kader PDIP agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.
Baca juga: Ganjar Serukan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
“Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik,” tandas Hasto.
Hasto menilai komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat.
Baca juga: Tandem Ganjar. PDI Perjuangan Bilang, Menunggu Momentum
Megawati mengingatkan, bahwa menjadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat.
Dengan adanya surat komitmen ini, lanjut Hasto, partai tidak akan melindungi atau memberikan advokasi terhadap kader-kader yang melanggar. Dan, tentu saja juga sanksi pemecatan dari partai. (har)
Editor : heddyawan