Jakarta – Tidak lama lagi, dunia pendidikan dasar Indonesi bakal melakukan metode pembelajaran daring dan luring. Itu dilakukan sebagai salah satu dampak strategi penghematan energi yang diterapkan pemerintah.
Seperti diketahui, Pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di beberapa sektor publik, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Kondisi itu sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya siswa belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Baca juga: Cuaca Ekstrem Saat Nataru. Menko Pratikno Sebut Pentingnya Mitigasi
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring pekan lalu. Dalam rapat itu disebutkan, Pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas-instansi. Di antaranya; Pertama, penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN).
Ke dua, penguatan pemanfaatan platform digital. Ke tiga, pembatasan mobilitas perjalanan dinas. Ke empat, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran. Terakhir, ke lima, penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.
Untuk menjaga kualitas pendidikan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyebutkan, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka. Kebijakan penghematan energi lintas-sektor itu direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
Pratikno menegaskan, pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.
Baca juga: Inilah yang Hambat Pembangunan SDM Indonesia
"Koordinasi lintas-kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar Pratikno dalam keterangan pers, dikutip dari Antara, pekan lalu (17/3/2026).
Pratikno bilang, kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar dia.
Baca juga: Usulan 29 Ribu Alat Ukur Balita dan USG di Puskesmas
Rapat itu juga mencatat sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa, serta opsi skema pembiayaan alternatif guna mendukung akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.
Rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). (aditya)
Editor : heddyawan