Surabaya Menggugat Desak Kadisbudpar Jatim Dicopot
Surabaya, bukti.id – Dugaan penyimpangan anggaran di lingkup Kantor Disbudpar Jawa Timur (Jatim), memantik reaksi keras puluhan seniman, dengan menggelar aksi demo damai.
Pengikut aksi dari berbagai medium seni yang menggunakan label Koalisi Seniman Surabaya tersebut, menggelar aksi di depan Gedung Grahadi, Jalan Pemuda Surabaya, Jumat (7/5/2021).
Intinya, para seniman menuntut transparansi dalam mekanisme tali asih dan penghargaan seniman Jatim. Kuat dugaan terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim.
Koordinator Aksi Surabaya Mengugat, Slamet Gaprax menegaskan, aksi yang mereka gelar dipicu karena rutinitas program apresiasi seniman melalui tali asih dan penghargaan bagi seniman Jatim 2020 – 2021, tidak lagi dilakukan. Padahal itu selalu diberikan setiap tahun oleh Pemprov Jatim.
“Kalau dulu keterlibatan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) adalah sebagai pihak yang melakukan pemetaan, pendataan, seleksi serta rekomendasi bagi seniman khususnya di Surabaya, tahun ini ternyata tidak. Ini ada apa?” seru Slamet melempar tanya, saat berorasi.
Slamet menuding, di bawah kepemimpinan Kepala Disbudpar Jatim, Sinarto, mekanisme itu berubah. DKS tidak dilibatkan pada mekanisme tersebut. Sehingga hal itu memunculkan pertanyaan banyak pihak.
“Perubahan mekanisme itu juga berdampak pada berkurangnya Seniman dari Surabaya, yang seharusnya juga ikut menerima apresiasi dari pemerintah tersebut. Mekanisme ini tidak fair. Sarat kepentingan dan tidak mengindahkan kesepakatan ikatan moral,” tukas dia.
Karena itu, Surabaya Menggugat mengecam sikap Sinarto dan mendesak mencopotnya dari jabatan Kadisbudpar Jatim.
“Kami meminta dicopot. Dan segera diganti karena tidak cakap dan tidak punya empati pada seniman dan budayawan, terkait persoalan-persoalan sosial dan kemasyarakatan yang dihadapi seniman,” seru dia.
Slamet bilang,“Kami mohon pengusutan tuntas indikasi konspirasi penyelewengan pengelolaan anggaran program Apresiasi Seniman Jawa Timur secara transparan dan akuntabel,”.
Selain itu, mereka berharap pengembalian marwah apresiasi seniman Jatim sebagai bentuk penghargaan Gubernur Jawa Timur pada para seniman, dengan melibatkan DKS dalam mekanismenya.
Aksi yang diselingi teaterikal bertajuk ‘Otak Sampah' tersebut, diakhiri dengan pembacaan tiga tuntutan, di antaranya:
1. Mencopot dan mengganti Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur saat ini, dengan Kepala Dinas yang baru. Karena tidak cakap dan tidak punya empati serta kepedulian pada seniman dan budayawan, mengingat dalam kondisi COVID-19 yang aktifitas kesenian masih sangat dibatasi.
2. Mengusut tuntas indikasi konspirasi dan penyelewengan pengelolaan anggaran Apresiasi Seniman Jawa Timur secara transparan dan akuntable.
3. Mengembalikan lagi marwah Apresiasi Seniman Jawa Timur sebagai bentuk Penghargaan Gubernur kepada Seniman dan Budayawan, melalui proses atau mekanisme yang kredibel dengan melibatkan Dewan Kesenian Kota. (edd)
Editor : heddyawan