Komisi II DPR RI: Kemendagri Perlu Data ODGJ
Ilustrasi Orang Dalam Gangguan Jiwa - ODGJ (foto: net) 
Jakarta, bukti.id – Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah salah satu kelompok yang tidak berhak memperoleh hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Karenanya, DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras untuk mendata ODGJ, yang tidak berhak mendapat hak pilih pada Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, menyoroti permasalahan tiap Pemilu data ODGJ berpotensi menimbulkan polemik.
“Ini mengenai akurasi data pemilih. Memang tidak mudah untuk mendata soal-soal ODGJ ini. Tentu ini harus menjadi perhatian untuk melacak tiap daerah guna menghindari polemik,” tegas Yanuar kepada jurnalis, Sabtu (11/6/2022).
Yanuar mengungkapkan, dari pengalaman yang ada, tidak semua ODGJ mendapat label dari dokter karena faktor keluarga. Misalnya saja, karena keluarganya malu melaporkan atau tidak mengetahui keberadaan ODGJ.
“Data-data itu tetap memerlukan update yang real time, agar ada akurasi data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil),” cetus politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
“Sehingga pada waktunya menjadi data yang lebih akurat jauh lebih kompatibel dan jauh lebih memenuhi standar kelayakan sebagai pemilih dalam Pemilu 2024,” imbuh Yanuar diakhir pernyataannya. (hea)
Editor : heddyawan
