Dana Patungan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Belum Terkumpul
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani (foto: net) 
Jakarta, bukti.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menjelaskan, komitmen negara maju mengumpulkan dana USD100 miliar per tahun untuk membantu pendanaan pencegahan perubahan iklim masih belum terpenuhi. Padahal tidak semua negara bisa menghadapi tantangan ini, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, dan keahlian untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau bagi semua.
"Langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar USD 100 miliar per tahun yang hingga saat ini masih belum terpenuhi," kata Sri Mulyani dalam rilisnya, dikutip Jakarta, Minggu (25/6/2023).
Dia menuturkan saat ini, banyak negara berkembang memiliki keterbatasan dalam pendanaan perubahan iklim. Karena itu, diperlukan dukungan sistem keuangan global termasuk bank pembangunan multilateral dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan (financing gap) terutama untuk negara berkembang.
Di sisi lain, diperlukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan intensitas lebih tinggi yang berbahaya dan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan (loss and damage) baik pada alam maupun manusia. Berbagai upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas bank pembangunan multilateral dan lembaga keuangan.
"Termasuk memprioritaskan fasilitas hibah dan concessional financing lainnya," tandas Sri Mulyani.
Sebelumnya diberitakan, dalam pembukaan pertemuan the Paris Summit for a New Financing Pact, Presiden Emmanuel Macron menyampaikan, dunia membutuhkan gebrakan keuangan publik (public finance shock) untuk menghadapi tantangan dari perubahan iklim. Mengingat sistem keuangan global saat ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penanganan tantangan global.
Para pembuat kebijakan dan negara-negara diharapkan tidak mengembangkan kebijakan untuk mempertandingkan antara upaya mengentaskan kemiskinan dengan upaya melindungi planet. Sebab keduanya upaya tersebut seharusnya berjalan beriringan. (dyt)
Editor : heddyawan
Ekonomi
