Surabaya, bukti.id – Seleksi rekrutmen untuk pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah.
Lantaran sebelumnya, pihak panitia seleksi (Pansel) telah melakukan asesmen gelombang pertama, untuk mengisi kekosongan 18 OPD Pemprov Jatim.
Baca juga: Siap Fasilitasi Buruh Jatim Dialog ke Pemerintah Pusat, itu Janji Pemprov Jatim
“Asesmen yang pertama dilakukan di Jakarta pada tahun 2019, artinya bahwa asesmen yang pertama ini mendasari pengisian pos-pos OPD gelombang pertama. Akhirnya dari persoalan gelombang pertama, kita anggap sudah selesai,” kata Hadi Dediansyah, kepada jurnalis, Jumat (13/8/2021) malam.
Lebih lanjut, dia bilang, diketahui juga pihak Pansel kembali melakukan rekrutmen gelombang kedua, untuk mengisi kekosongan di 22 jabatan Kepala OPD di Jatim. Dari proses rekrutmen ini, pihak pansel berhasil menyaring 85 peserta yang dianggapnya lolos administrasi.
“Pansel ini melakukan rekrutmen kembali, yakni tahap dua yang akhirnya terjaring kurang lebih 85 personil, yang dinyatakan lolos administrasi,” tutur pria yang akrab disapa Cak Dedy itu.
Baca juga: Stok Beras Jatim Aman Sampai Enam Bulan Ke Depan
Namun, Cak Dedy menuturkan, dari 85 peserta yang lolos, hanya 58 orang mengikuti proses asesmen di Universitas Negeri Surabaya, yang digelar 14-19 Agustus 2021 mendatang.
Oleh karenanya, politisi Partai Gerindra ini beranggapan, dari para peserta yang tidak mengikuti asesmen yang telah ditentukan, tidak pantas mengisi OPD di 22 titik itu.
“Kami berasumsi bahwa karena ini sistem modelnya lelang terbuka. Jadi kalau memang tidak mengikuti asesmen kedua di Unesa besok itu, tidak layak untuk menempati posisi kekosongan OPD. Artinya apa, ini kan sistemnya terbuka, jadi yang mengikuti asesmen yang punya hak untuk menempati pos OPD,” cetus Cak Dedi.
Baca juga: UMK 2024 di Jatim. Sekdaprov Jatim: Memperhatikan Keadilan dan Kondisi Riil
Tak hanya itu, Cak Dedy juga yakin, proses asesmen gelombang kedua ini dianggapnya minim adanya titipan jabatan. Hal tersebut diketahui dari proses dianggapnya terbuka, terlebih melalui beberapa kualifikasi dengan panitia independen.
“Saya rasa titipan-titipan itu tidak ada. Karena bagaimanapun juga, sistem rekrutmen adalah model lelang terbuka terjadi melalui tahapan-tahapan yang dilalui, termasuk proses administrasi, dan melalui cara-cara untuk melakukan ini, dilandasi oleh panitia yang sifatnya indepedensi,” seru Cak Dedi. (trq)
Editor : heddyawan