Jakarta, bukti.id – Penyelenggara pendidikan, baik sekolah maupun pesantren yang bernaung di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mendukung penuh implementasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Mereka juga siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mendukung PTM terbatas.
Mengingat, proses belajar dengan tatap muka, sejauh ini dinilai lebih efektif sehingga perlu didorong pelaksanaannya di sekolah, pesantren, serta instansi pendidikan lain.
Baca juga: Kesetaraan Gender dan Hak Disabilitas itu Penting
Meski begitu PTM terbatas, termasuk di pesantren, membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak agar berjalan lancar dengan tetap mengedepankan perlindungan kesehatan.
Dukungan tersebut diungkapkan oleh Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), KH Abdul Ghaffar Rozin, dan Sekretaris Jenderal LPI Ma’arif NU, Harianto Oghie, pada acara Istighosah dan doa bersama, yang dihelat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemendikbud Ristek, KPCPEN, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dan Pengurus Besar NU, belum lama ini.
Lembaga RMI NU sendiri menaungi hampir 24.000 pesantren, sedangkan LPI Ma’arif menaungi hampir 22.000 sekolah.
Ketua RMI NU yang karib disapa Gus Rozin menyebut, RMI bersama seluruh elemen NU terus berusaha menerapkan protokol kesehatan untuk mendukung pembelajaran tatap muka secara terbatas di lingkungan pesantren. RMI NU berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik di pesantren secara aman dan menghindari risiko penyebaran Covid-19.
Gus Rozin berujar, tradisi pesantren selama ratusan tahun menggelar pendidikan secara tatap muka dan berkelompok.
“Hampir seluruh kegiatan santri sejak bangun tidur dilakukan secara berkelompok,” ujar Gus Rozin.
Namun pandemi membuat hampir 24.000 pesantren yang dinaungi RMI NU terpaksa meninggalkan tradisi tersebut.
Sebagian santri terpaksa diliburkan sehingga proses pendidikan tidak berjalan baik. Sebab, proses pendidikan di pesantren, terutama soal akhlak dan budi pekerti, dilakukan lewat pembiasaan sehari-hari di lingkungan pesantren.
Pendidikan akhlak dan budi pekerti memerlukan proses pembelajaran tatap muka agar optimal. Proses belajar dengan interaksi langsung guru dan murid juga akan lebih meningkatkan pemahaman murid.
Baca juga: Kongres Kebudayaan Indonesia. Dukung Budaya Jadi Arah Pembangunan Nasional
Kepatuhan pada protokol kesehatan juga diterapkan di hampir 22.000 lembaga pendidikan Ma’arif, jaringan sekolah yang berafiliasi dengan NU.
“Mencegah kemudaratan diutamakan daripada mengambil manfaat,” kata Harianto Oghie.
Penerapan protokol kesehatan di pesantren memang punya peluang dan tantangan. Sebab pesantren merupakan lingkungan terbatas.
“Jadi, perlu membatasi interaksi dengan orang di luar dan di dalam pondok,” kata Prof. Dr. Dr. Soedjatmiko Sp.A(K), Msi, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI.
Prof. Soedjatmiko mengingatkan, virus Covid-19 hanya butuh 10 detik untuk masuk ke saluran pernafasan lalu berkembang biak dan menginfeksi organ tubuh lebih luas. Infeksi bisa terjadi kala orang berkumpul dan tidak memakai masker dengan benar.
Baca juga: Sengkarut Zonasi Bikin Iri
Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Dirjen PAUD Kemendikbud Ristek Dr. Sri Wahyuningsih mengatakan, pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah diizinkan secara selektif.
“Hanya di zona hijau boleh tatap muka secara terbatas,” ujarnya.
Sri mengatakan, sudah ada sejumlah panduan pelaksanaan PTM secara terbatas. Salah satunya adalah sekolah bisa memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli peralatan yang dibutuhkan dalam penerapan protokol kesehatan.
Orang tua juga berhak memilih metode pembelajaran bagi anaknya, apakah tetap metode jarak jauh (PJJ) atau tatap muka (PTM).
Hal yang harus selalu diingat dalam pelaksanaan PTM terbatas adalah keamanan proses pembelajaran merupakan tanggung jawab semua pihak. Orangtua, masyarakat, seluruh insan pendidikan dalam lingkungan sekolah atau pesantren juga berperan dalam prosesi itu. (hed)
Editor : heddyawan