Jakarta, bukti.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya memastikan pemilihan umum (Pemilu) 2024 digelar sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu 14 Februari 2024. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari.
Hal itu sebagaimana hasil pembicaraan dalam pertemuan Presiden Jokowi, dengan para komisioner KPU RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Baca juga: Merasa Suara Hilang di Pileg 18 Provinsi, PPP Ajukan Gugatan ke MK
“Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," tegas Hasyim usai pertemuan.
Selain itu, menurut Hasyim, juga akan memerintahkan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri terkait, untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.
Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," kata Hasyim.
Bukan hanya itu, Hasyim bilang Presiden Jokowi juga berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan segenap penyelenggara Pemilu lainnya, agar menjaga dan meningkatkan kualitas pesta rakyat lima tahunan itu.
Adapun indikatornya antara lain, meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam Pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
Selanjutnya, imbuh Hasyim, Kepala Negara pun mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu.
Hal itu, jelas Hasyim, agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali. Baik itu topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.
Baca juga: Tolak Hasil Pilpres 2024. Tim Ganjar-Mahfud dan AMIN Ajukan Gugatan ke MK
Tidak lupa, tambah Hasyim, Presiden Jokowi juga menyoroti tentang kampanye. Pada kesempatan itu Presiden sepakat dengan KPU, utamanya terkait sebisa mungkin waktu kampanye dipersingkat agar lebih efisien, dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat.
"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," urai dia.
Terakhir, lanjut Hasyim, Presiden memastikan akan mengerahkan seluruh aparat negara, demi mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Selain itu, Presiden juga berharap agar logistik yang digunakan dalam Pemilu merupakan produk dalam negeri.
"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," jelas dia.
Baca juga: Pedih... PPP dan PSI Tak Dapat Kursi DPR RI
Dalam pertemuan ini, jelas Hasyim, KPU juga melaporkan perkembangan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Di antaranya terkait dengan anggaran atau pendanaan Pemilu, fasilitas sarana dan prasarana Pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan Pemilu.
"Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024," tandas dia.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan KPU yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (har)
Editor : heddyawan