x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Private Jet Mewah KPU. Komisi II DPR RI Dorong Perketat Evaluasi Anggaran KPU

Avatar bukti.id

Komisi DPR

Jakarta – Polemik penggunaan jet pribadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat perhatian serius Komisi II DPR RI. Bahkan komisi ini memastikan akan memperketat evaluasi terhadap pengelolaan anggaran lembaga penyelenggara pemilu.

Hal tersebut diungkapan anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kepada jurnalis dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Doli menilai, meski kasus penggunaan jet pribadi telah ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU tetap harus memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Dijelaskan, kewenangan Komisi II hanya sebatas evaluasi dan pengawasan anggaran. Untuk itu, jika pimpinan Komisi II menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak KPU dan DKPP. Menurut dia, agenda itu akan berfokus pada evaluasi agar masalah serupa tidak terulang.

“Kalau pertanyaannya kembali kepada soal Komisi II, ya yang bisa dilakukan oleh Komisi II kan Cuma melakukan evaluasi. Kewenangannya kan sampai di situ, kita tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka,” kata Doli, Jumat (31/10/2025).

Terkait adanya laporan lanjutan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Doli berharap masalah ini tidak berkembang ke ranah pidana.

“Saya secara pribadi berharap ini tidak masuk ke ranah hukum, tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kita berharap begitu,” ujar dia.

Doli menekankan, pelajaran dari kasus ini yaitu perlunya Komisi II lebih rinci mengecek usulan program dan rincian anggaran dari setiap mitra kerja agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak awal. Evaluasi yang lebih detail, menurutnya, penting agar tahapan pemilu berikutnya berjalan dengan akuntabilitas yang lebih baik.

Saat menjabat Ketua Komisi II dulu, ujar Doli, pihaknya telah memberikan teguran dalam rapat resmi karena penggunaan private jet dinilai tidak pantas dan berlebihan dalam kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Teguran tersebut juga disertai permintaan agar KPU menyiapkan pertanggungjawaban yang rapi dan transparan.

“Waktu itu kita kasih teguran, mudah-mudahan itu membuat teman-teman itu muncul kesadarannya bahwa memang itu tidak pantas dan tidak boleh lagi diulangi,” tutup Doli. (aditya)

Editor : heddyawan

Artikel Terbaru
Sabtu, 17 Okt 2026 19:10 WIB | Peristiwa

Dai Sejuta Mimbar. Kerja Bareng BRIN dan BPKH

BPKH dan BRIN 'lahirkan' Dai Sejuta Mimbar, yakni edukasi rencana haji dan dakwah pakai platform digital. ...
Sabtu, 17 Okt 2026 15:10 WIB | Peristiwa

Awas, Jukir mBetik Bakal Disanksi. Pemkab Sidoarjo Seriusi Parkir DigitalĀ 

Oknum jukir nakal di Sidoarjo bakal disanksi, seiring penerapan parkir digital. ...
Sabtu, 17 Okt 2026 14:42 WIB | Ekonomi

Petikemas Internasional TTL Melonjak 78,69 Persen, Tembus 389 Ribu TEUs

Arus petikemas internasional Terminal Teluk Lamong mencapai 389.682 TEUs hingga Agustus 2026, meningkat 78,69 persen secara tahunan. ...
Sabtu, 17 Okt 2026 08:48 WIB | Pendidikan

Unibraw dan BRIN Ubah Limbah Pertanian Jadi Produk Kimia Bernilai Tambah

UB dan BRIN kolab kembangkan limbah pertanian jadi produk kimia. ...
Sabtu, 17 Okt 2026 06:40 WIB | Peristiwa

Terminal Teluk Lamong Surabaya Raih Prestasi Internasional

Dalam ajang GPF Awards 2026 Singapura, anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas, PT Terminal Teluk Lamong sukses meraih dua penghargaan. ...
Sabtu, 17 Okt 2026 05:05 WIB | Peristiwa

Bunda Jelita, Tak Sekedar Berburu Tren. TP PKK Surabaya Bakal Dampingi Keluarga Bumil Hingga Lahiran

Pemkot dan TP PKK Surabaya dampingi keluarga Bumil hingga lahiran lewat Bunda Jelita. ...