x bukti.id skyscraper
x bukti.id skyscraper

Private Jet Mewah KPU. Komisi II DPR RI Dorong Perketat Evaluasi Anggaran KPU

Avatar bukti.id

Komisi DPR

Jakarta – Polemik penggunaan jet pribadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat perhatian serius Komisi II DPR RI. Bahkan komisi ini memastikan akan memperketat evaluasi terhadap pengelolaan anggaran lembaga penyelenggara pemilu.

Hal tersebut diungkapan anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kepada jurnalis dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Doli menilai, meski kasus penggunaan jet pribadi telah ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU tetap harus memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Dijelaskan, kewenangan Komisi II hanya sebatas evaluasi dan pengawasan anggaran. Untuk itu, jika pimpinan Komisi II menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak KPU dan DKPP. Menurut dia, agenda itu akan berfokus pada evaluasi agar masalah serupa tidak terulang.

“Kalau pertanyaannya kembali kepada soal Komisi II, ya yang bisa dilakukan oleh Komisi II kan Cuma melakukan evaluasi. Kewenangannya kan sampai di situ, kita tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka,” kata Doli, Jumat (31/10/2025).

Terkait adanya laporan lanjutan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Doli berharap masalah ini tidak berkembang ke ranah pidana.

“Saya secara pribadi berharap ini tidak masuk ke ranah hukum, tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kita berharap begitu,” ujar dia.

Doli menekankan, pelajaran dari kasus ini yaitu perlunya Komisi II lebih rinci mengecek usulan program dan rincian anggaran dari setiap mitra kerja agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak awal. Evaluasi yang lebih detail, menurutnya, penting agar tahapan pemilu berikutnya berjalan dengan akuntabilitas yang lebih baik.

Saat menjabat Ketua Komisi II dulu, ujar Doli, pihaknya telah memberikan teguran dalam rapat resmi karena penggunaan private jet dinilai tidak pantas dan berlebihan dalam kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Teguran tersebut juga disertai permintaan agar KPU menyiapkan pertanggungjawaban yang rapi dan transparan.

“Waktu itu kita kasih teguran, mudah-mudahan itu membuat teman-teman itu muncul kesadarannya bahwa memang itu tidak pantas dan tidak boleh lagi diulangi,” tutup Doli. (aditya)

Editor : heddyawan

Artikel Terbaru
Minggu, 19 Jul 2026 08:34 WIB | Peristiwa

Tokoh Penggerak UMKM Ari Prabowo Berjanji Sinergikan Pariwisata dan UMKM

Jadi Ketum GEMI, Ari berjanji sinergikan pariwisata dan UMKM. ...
Sabtu, 18 Jul 2026 11:42 WIB | Peristiwa

Sah. Ari Prabowo Terpilih Jadi Ketum MANTRA periode 2026–2031

Munas I MANTRA sepakat memilih Ari Prabowo sebagai Ketum MANTRA periode 2026-2031. ...
Sabtu, 18 Jul 2026 08:08 WIB | Peristiwa

MANTRA Gelar Munas I di Surabaya. Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi

Munas I Mantra momen penting bagi pekerja konstruksi Indonesia. ...
Jumat, 17 Jul 2026 05:10 WIB | Peristiwa

Urai Kemacetan Gedangan. Sidoarjo Bakal Miliki Flyover di Lokasi ini

Urai kemacetan di Gedangan, Pemkab Sidoarjo bakal bangun flyover. ...
Jumat, 17 Jul 2026 04:05 WIB | Hukum

Beli Solar Subsidi Ber-barcode Kerjasama Operator SPBU, Hendrik Setiawan dan Rudi Agus Jalani Sidang

Sidang perkara pembelian BBM solar subsidi, majelis hakim pertanyakan status operator SPBU. ...
Kamis, 16 Jul 2026 05:10 WIB | Hukum

Buat Transaksi Keuangan Fiktif SD Kristen Cita Hati Pakuwon, Goli Korlita Jadi Terdakwa

Merekayasa transaksi fiktif, Goli Korlita jadi terdakwa di PN Surabaya. ...