Jakarta, bukti.id – Peningkatan anggaran sebesar 9,68 persen yang diterima Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk APBN 2023 sebesar Rp80,157 triliun, pada 2022 senilai Rp73,082 triliun. Kondisi itu direspon positif anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru.
Meski mengalami kenaikan, jumlah tersebut masih belum cukup untuk sejumlah program seperti untuk program kualitas pengajaran dan juga pembelajaran, dan juga disusul oleh program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Baca juga: Tugas Wajib Komite Sekolah, Fokus Awasi Penyelenggaraan Pendidikan
Karena itu, Ratih pun mendorong Kemendikbudristek untuk memperjuangkan penambahan anggaran.
“Saya rasa beberapa kegiatan yang merupakan juga terusan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang memang apabila setelah dievaluasi, program tersebut menghasilkan kinerja yang baik. Maka sebenarnya tidak ada salahnya kalau program-program tersebut tetap diperjuangkan untuk mendapat penambahan anggaran,” ulas Ratih, saat mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, kemarin.
Kekurangan pagu anggaran yang disoroti merupakan kekurangan terbesar yang terletak pada anggaran untuk program kualitas pengajaran dan juga pembelajaran, dan juga disusul oleh pogram pendidikan dan pelatihan vokasi.
Untuk itu, Kemendikbud Ristek juga diminta untuk membuat kebutuhan anggaran yang juga disandingkan dengan hasil evaluasi ataupun kinerja kegiatan program, serta argumentasi yang konkrit. Sehingga perlu adanya penambahan kuantitas dari tahun sebelumnya.
Baca juga: Tes CASN. Bukan Pertarungan Honorer Lawas dengan Fresh Graduate
Ratih juga menyayangkan sejumlah program yang tidak ada lagi seperti UKT dan beasiswa unggulan. Kalau program pendidikan ini tidak ada lagi, itu akan berdampak pada masyarakat.
“Karena betul sekali, di dapil itu setiap kita kunjungan ke kampus itulah yang ditanyakan. Apalagi mereka yang ditengah-tengah semester sebenarnya juga tetap membutuhkan bantuan-bantuan UKT juga tentang beasiswa unggulan juga. Jadi, sayang kalau ini tidak dilanjutkan lagi. Karena sebenarnya di lapangan sangat dibutuhkan sekali bantuan tersebut,” papar Ratih.
Di sisi lain, imbuh politisi Partai NasDem ini, salah satu angka penyumbang kekurangan pagu terbesar senilai kurang lebih sekitar 1 triliun juga ada di kegiatan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Penggerak. Dengan berevolusinya sistem pendidikan saat ini, program kegiatan GTK ini sangat diperlukan sekali.
Baca juga: Siap-siap Pemerintah Bakal Buka Tes PPPK Guru
“Maka daripada itu, tentu tolong sekali kebutuhan anggaran ini kalau bisa terus dikejar. Dan untuk alokasi detailnya juga saya harap nantinya bisa diberikan porsi untuk satuan pendidikan dan GTK yang ada di wilayah 3T juga,” tandas dia.
Ratih menambahkan, selain itu, dari program pendidikan dan pelatihan vokasi yang di soroti dari pagu dan kebutuhan anggarannya khususnya untuk kegiatan upskilling maupun reskilling-nya. Yang dari paparan oleh Kemendikbud, pagu yang diberikan hanya mencukupi 10 persennya saja dari kebutuhan.
“Sedangkan juga saya memahami betul bahwa upskilling maupun reskilling ini kan penting ya di tengah baik perubahan di dunia pendidikan kita maupun di dunia usaha dan juga industri itu sendiri. Jadi ya, tolong dimaksimalkan lagi saja,” pungkas politisi Dapil Sulawesi Barat itu. (hea)
Editor : heddyawan