Semarang – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengapresiasi dan menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) atas prestasi bidang kualitas data keluarga terbaik nasional.
Jateng menempati posisi ketiga dalam ajang yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.
Baca juga: Gubernur Luthfi dan Raffi Ahmad Berjumpa, Bahas Potensi Anak Muda dan Pelaku Seni Jateng
Menteri Wihaji bilang pemutakhiran nasional telah menjangkau 74 juta keluarga. Persentasenya setara 84,1 persen dari estimasi nasional 88 juta keluarga.
“Data ini menjadi pandu arah pembangunan keluarga Indonesia. Semua institusi diminta menjadikannya dasar keputusan strategis,” ujar Wihaji saat acara.
Penghargaan diserahkan Wihaji kepada Wakil Gubernur Taj Yasin. Prosesi berlangsung dalam Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 di Auditorium Kemendukbangga, Rabu(26/11/2025).
Atas capaian tersebut Taj Yasin bersuka cita dan menyebut, jika kekuatan data menjadi landasan membaca kondisi keluarga secara nyata. Informasi mencakup kelompok rentan, keluarga berencana, dan struktur penduduk di Jawa Tengah.
Baca juga: Jawa Tengah Terima Penghargaan Pelopor Pemberdayaan Ekonomi
“Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional(DTSEN),” kata Taj Yasin.
Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jateng, terdapat 10,9 juta keluarga masuk data pemutakhiran nasional. Basis data itu menjadi pijakan intervensi sosial dan pembangunan daerah.
Sebanyak 132.170 keluarga tercatat memiliki anak di bawah dua tahun (baduta) dan 1,16 juta kategori balita. Sedangkan pasangan usia subur mencapai 5,42 juta dan lansia 5,13 juta jiwa.
Baca juga: Pemprov Jateng Berharap Organisasi Mahasiswa Ikut Dampingi Desa Miskin
Ditegaskan, data itu akan diintervensi melalui berbagai program, di antaranya Kecamatan Berdaya, Posyandu SPM, PAUD, PKK, hingga penanggulangan kemiskinan.
“Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana ke depannya,” tutup dia. (kwan-harie)
Editor : Redaksi