Gas Pol Lokapasar Lokal. Menteri Purbaya: Tekan Dominasi Negara Lain

bukti.id

Jakarta – Untuk mencegah dominasi pemain global di tengah pertumbuhan pesat digitalisasi perdagangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengkaji upaya-upaya untuk memperkuat platform lokapasar atau marketplace.

Kata Purbaya, ekosistem lokapasar saat ini lebih banyak dikuasai perusahaan asing. Kondisi ini, menjadi tantangan bagi para pelaku usaha lokal.

Baca juga: Laporan Kemenkeu, Utang Pemerintah Capai Rp 305,5 Triliun

“Saya lagi pikirkan ada nggak perusahaan domestik yang bisa dihidupkan lagi untuk menjadi kompetisi dari dominasi China,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Untuk bisa menghadirkan tandingan dari pelaku dalam negeri, Purbaya mencoba mempelajari ekosistem lokapasar eksisting, termasuk yang berkolaborasi dengan media sosial seperti Tokopedia dan TikTok.

Langkah itu merupakan salah satu upaya Purbaya untuk memperkuat perekonomian nasional.

Baca juga: Efisiensi Pemerintah. Menkeu Purbaya Jamin Anggaran Negara Aman

Di tengah gejolak geopolitik global, Menkeu memasang strategi penguatan permintaan domestik guna mencegah ketergantungan terhadap faktor eksternal.

Selain soal lokapasar, bendahara negara juga menyiapkan rencana dukungan terhadap sektor swasta, menjaga daya beli masyarakat, mengelola harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari dampak harga minyak global, hingga mendorong belanja pemerintah agar terserap tepat waktu.

“Walaupun global begitu, tapi permintaan (domestik) masih kencang. Mungkin (ekonomi) akan melambat kalau (konflik) naik terus. Tapi saya akan jaga permintaan domestik,” ujar dia.

Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Tindak Tegas Oknum Penyusup Vendor Sistem Coretax

Secara keseluruhan, Purbaya menilai perekonomian nasional relatif terjaga, yang terlihat pada berbagai indikator ekonomi serta tinjauan lapangan yang dia lakukan pada Ramadhan.

Purbaya pun optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 mampu mencapai 5,7 persen. (heddy)

Editor : heddyawan

Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru