Jakarta, bukti.id - Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Akbar Faizal menyebut negeri ini harus belajar dari pengalaman masa lalu. Peristiwa flu burung yang pernah melanda Indonesia harus dipahami sebagai acuan atau pembelajaran guna mengantisipasi dan penanganan penyebaran virus Corona yang terjadi.
Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan ini menilai, penanganan atau pencegahan Covid-19 belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Para menteri atau pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju (KIM) dinilai tidak bekerja maksimal, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akbar Faizal juga membeber bukti terjadinya tumpang tindih kebijakan antar kementerian.
Baca juga: DPR Sebut Bencana Alam di Sumatra Akibat Pengrusakan Hutan
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem tersebut, mencontohkan dan mengungkap data, misalnya kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan bertabrakan dengan Kementerian Kesehatan. Salah satunya soal pelonggaran jenis angkutan tertentu yang boleh beroperasi di masa pandemi. Sementara, di Kementerian Kesehatan sambil dia membacakan pasal-pasal dan bab di aturan Kementerian Kesehatan tentang pelarangan tersebut, itu sangat bertolak belakang.
Koordinasi antar menteri tidak harmonis, yang satu bicara apa yang lainnya bicara apa. Lebih parah presiden juga dibohongi, dia mencontohkan dan mengaku punya bukti salah satunya di sebuah acara peresmian sawah di Lampung oleh Presiden Jokowi tenyata hanya drama.
"Presiden banyak dibohongi oleh para pembantunya. Misal, peresmian sawah di Lampung, itu setelah diresmikan, tidak ada sawah itu. Saya punya orang dan punya catatat dari lembaga riset, bisa kita lihat sawah itu tidak ada," ungkap Akbar Faizal saat berbicara di Indonesia Lawyer Club (ILC) Selasa (30/6/2020) malam.
Banyak hal dilakukan sejumlah menteri tidak menguntungkan posisi Presiden Jokowi yang harusnya didukung untuk menjalankan program kabinet di pemerintahan, tentunya yang menguntungkan rakyat Indonesia.
"Ini sangat tidak menguntungkan presiden, misalnya soal munculnya gugatan kenaikan tarif listrik, ini sebetulnya PLN atau menteri yang menjawab, selesai. Kemana para menteri-menterinya? Presiden dibuat bingung oleh ulah menteri sampai-sampai ada dua juru bicara presiden," beber pendiri lembaga kajian dan juga sebagai Direktur Eksekutif Nagara Institute (NI), ini.
Di kabinet ini, masih kata Akbar Faizal, sudah ada yang melihat tahun 2024, itu bagaimana? Wajar jika presiden marah. Pihaknya menyebut, model rekrutmen menteri dari parpol dan profesional, tetapi dia tidak yakin yang menyebut profesional benar-benar menerapkan itu, dan yakin meraka ada yang menjadi bagian dari partai politik. Problem dalam rekrutmen menteri itu harus dibenahi. Itu yang terjadi saat ini, presiden merasa tidak ada manfaat dukungan yang cukup.
"Ini menjadi semacam treatrikal, disharmoni pemerintah pusat dengan daerah juga buruk. Semua orang tiba-tiba sepertinya berhak melakukan sesuatu. Termasuk hingga harus pakai dua juru bicara, ini seakan menjadi Drama Turqi. Menurut saya kemarahan presiden kali ini tidak main-main," urainya.
Kinerja menteri saat ini tidak meringankan kerja presiden, malah sebaliknya. Seakan presiden tidak punya pendamping dalam menjalankan tugas-tugasnya, merasa sendirian. Pun presiden mendapatkan ketidakakuratan data dalam persoalan pandemi Covid-19.
Menteri saat ini tidak lebih baik dari periode sebelumnya di pemerintahan Presiden Jokowi. Disharmoni antar kementerian, terjadi tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan.
"Maaf, saya harus katakan kondisi menteri saat ini, tidak lebih baik dari periode yang sebelumnya. Ini karena ada yang salah dalam proses rekrutmen. Saya melihat presiden tidak mendapatkan SDM menteri yang cukup," ucapnya.
Dirinya sepakat jika presiden melakukan reshuffle, itu harus didorong. "Sekarang saatnya presiden mengganti menteri-menterinya. Mudah-mudahan presiden mendengar. Saya tahu keinginan Anda, keberpihakan kepada rakyat, lakukan reshuffle, tidak perlu ragu," tegasnya.
Baca juga: Jangan Ada Monopoli Sumber Daya Air. DPR RI Desak Pemerintah Tertibkan AMDK
Kepada presiden, Akbar Faizal menyarankan agar mengambil kesempatan ini, melakukan reshuffle kabinet, kemudian merekrut menteri-menteri yang kebih baik.
"Kondisinya parah, harus mengambil kewenangan itu (Reshuffle), jangan cuma satu atau dua, bila perlu setengah dari kabinet menterinya di reshuffle," pungkasnya, di acara ILC dipandu Karni Ilyas, tayangan dengan topik bahasan reshuffle kabinet. Hadir di acara itu sejumlah narasumber, ada Effendi Gazali, Faizal Basri, Ali Mochtar Ngabalin, Fahri Hamzah, Sujiwo Tejo, dan lainnya.
Sementara, seperti dikutip dari akun @akbarfaizal68, dalam twitnya Akbar Faizal juga menyebut jika menteri yang tidak layak untuk mundur dari kabinet.
"Kita menunggu apakah ada menteri yang sadar diri tak mampu bekerja layaknya menteri lalu mundur setelah Presiden @jokowi secara telanjang nyatakan kegusarannya," tulis Akbar, Senin (29/6/2020) kemarin.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi marah menyoroti kinerja para menteri yang kinerjanya biasa-biasa saja, tidak extraordinary di situasi pandemi saat ini. Presiden Jokowi juga menyebut bahwa tiga bulan ke belakang hingga saat ini, adalah masa krisis akibat pandemi Corona. Namun, dia melihat masih ada anggota kabinet bekerjanya biasa-biasa saja. Presiden bahkan mengeluarkan ancaman reshuffle kabinet.
"Kita mestinya semua yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini bertanggung jawab pada 260 juta rakyat Indonesia. Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati," kata Presiden Jokowi saat itu.
Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri
Presiden Jokowi meminta agar anggota kabinet tidak sungkan untuk mengeluarkan peraturan menteri untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sifatnya luar biasa.
"Saya harus ngomong apa adanya. Enggak ada progress. Signifikan enggak ada. Kalau minta perppu, saya buatin lagi perppu, asalkan untuk rakyat untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," tandas Jokowi.
Juga disinggung Kementerian Kesehatan yang baru saja mencairkan 1,53 persen anggaran. Padahal, anggaran yang diberikan sebesar Rp 75 triliun. Presiden Jokowi menyayangkan hal itu, dan meminta agar segera digunakan untuk kepentingan rakyat.
Soal stimulus ekonomi, juga diingatkan. Presdien Jokowi meminta agar bantuan-bantuan segera diberikan kepada sektor mikro, kecil, menengah hingga industri padat karya agar tidak terjadi krisis yang lebih besar.
"Mereka menunggu semua. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu. Enggak ada artinya. Usaha mikro, kecil, menengah, gede, perbankan, semuanya. Terutama yang padat karya. Beri prioritas untuk mereka supaya tidak ada PHK. Jangan PHK gede-gedean, duit serupiah belum masuk ke stimulus kita," tukas Presiden Jokowi. (tji)
Editor : Tudji