Hingga 2024, Akan Terwujud 2.000 Desa Wisata
Jakarta, bukti.id - Pembangunan 240 desa wisata, yang dinilai masih kurang untuk mempercepat pemulihan wisata, mendapat perhatian khusus kalangan wakil rakyat.
Kondisi itu terekam saat Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, yang membahas pemulihan pariwisata di era New Normal.
Pada forum itu, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyoroti terkait pembangunan 240 desa wisata yang masih kurang untuk mempercepat pemulihan wisata.
Politisi dari Fraksi PKB ini meminta setidaknya ada lima desa wisata di 400 Kabupaten, sehingga target pembangunan desa wisata sebanyak 2.000 desa wisata akan terwujud hingga tahun 2024 mendatang.
“Soal desa wisata, saya kira dari 74 ribu kalau sampai tahun 2024 baru 240 sih kayanya kurang, mohon dipertimbangkan aspek sebaran paling tidak 400 Kabupaten Kota semestinya harus ada, paling enggak 5 per Kabupaten. Saya kira ini bisa percepatan untuk dipertimbangkan bagian realokasi tahun depan atau tahun ini," pinta Syaiful di Ruang Rapat Komisi X, Kamis (25/3/2021).
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda
Mendukung pernyataan Syaiful, anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari meminta pembangunan desa wisata harus menciptakan lapangan kerja menyerap untuk masyarakat sekitar, dan ekonomi kreatif UMKM kerajinan setempat.
Ratih juga memastikan restoran dan hotel harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).
"Ada beberapa restoran dapat predikat CHSE dari Kemenparekraf, namun prokes mereka tidak seketat diharapkan, evaluasi restoran mendapat CHSE jangan sampai sertifikasi cuma cuma, kecewa banget, dan perkembangan agro tourism agro wisata bicara desa wisata perkembangan sangat vital menggaet lapangan kerja masyarakat setempat berpotensi," ungkap politisi Fraksi Nasdem itu.
Sementara itu, Sandiaga Uno akan mempercepat pembangunan infrastruktur destinasi wisata, khususnya lima destinasi prioritas, sehingga diharapkan juga banyak tercipta lapangan kerja baru yang hilang akibat Pandemi. (hea)
Editor : heddyawan