Jangan Mengurangi Menteri Parpol Koalisi. Itu Permintaan Politisi Nasdem

Jakarta, bukti.id – Kabar reshuffle kabinet kerja Indonesia Maju, memantik reaksi sejumlah kalangan, tidak terkecuali wakil rakyat di Senayan.

Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai, reshuffle hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Reshufle adalah hak prerogatif presiden. Soal siapa pun yang menurut presiden tidak perform ya silahkan diganti," kata Irma kepada jurnalis, Rabu (14/4/2021).

Namun, dia memberi catatan khusus. Dia minta, jangan sampai komposisi menteri yang sudah ada dari partai koalisi pemerintah saat ini dikurangi.

"Yang penting jangan sampai mengurangi jumlah menteri-menteri partai koalisi. Ya, jika mau tambah partai, jangan sampe ngurangi yang sudah ada," tukas dia.

Mantan anggota Komisi IX DPR ini menegaskan, jika dia dan partainya tetap komit mendukung sampai pemerintahan Jokowi selesai.

"Sampai sekarang saya tetap komit menjaga beliau sampe 2024, untuk itu perlu hati-hati terhadap partai-partai yang cuma mau cari modal di 2024," tandas dia.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet mencuat setelah DPR RI menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, dan pembentukan Kementerian Investasi.

"Dari biasanya, saya tahu dan beberapa kali saya ikuti Bapak Presiden tidak akan lambat mengambil keputusan. Dan beliau tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, dalam tayangan Kompas TV, Selasa (13/4/2021) lalu. (har)

Editor : heddyawan