DPR Khawatir Ada Distorsi Sejarah Islam Nusantara

Jakarta, bukti.id – Buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) kelas VI, menuai problem. Karena, dalam buku itu, ditemukan distorsi sejarah Islam Nusantara. Distorsi menyebut, Sunan Kudus sebagai syiah keenam.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih melalui rilisnya, Sabtu (5/6/2021).

“Kami khawatir adanya distorsi sejarah Islam di nusantara yang sengaja dibelokkan, menimbulkan narasi dan perdebatan yang tidak jelas dan melukai umat Islam,” tulis rilis Fikri.

Karenanya, Fikri mendesak Perpustakaan Nasional RI berkontribusi menghadirkan literatur sejarah yang otentik, untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi yang terjadi sehingga dapat menjadi referensi sejarah yang akurat dan valid.

“Sejauh ini tidak ada klaim atau referensi yang menyebut Sunan Kudus berpaham syiah,” tandas Fikri.

Menurutnya, klaim Sunan Kudus syiah timbul dari narasi tentang sosok Muhajir (Ahmad bin Al-Muhajir), ulama yang lahir di Palestina dan sebagai nasab pendahulu para wali songo di tanah Jawa yang penganut syiah.

“Klaim ini telah dibantah di banyak referensi kitab terkenal, seperti kitab Nasim Hajir, kitab Samum Naji, dan kitab Jana Samarikh Min Jawab Asilah Fi at-Tarikh yang mengungkap sosok Muhajir,” urai Fikri.

Namun, sayangnya referensi-referensi penting dan otentik semacam ini tidak mudah dijumpai. Padahal, itu menjadi tugas pokok Perpusnas. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Pasal 36 butir g disebutkan,

“Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah, serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara,” seru Fikri.

Fikri meminta Perpusnas RI tampil mengisi kekosongan referensi-referensi sejarah islam di Nusantara.

“Perpusnas RI semestinya bisa bekerja sama dengan pesantren untuk membuat referensi sejarah awal mula syiar islam di Nusantara,” pinta politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Fikri juga menyinggung hilangnya sosok pahlawan nasional yang juga pendiri Nahdatul Ulama, KH Hayim Asyari dalam kamus sejarah yang diterbitkan Kemendikbud. Referensi sejarah tersebut nantinya bisa menjadi handbook atau ensiklopedia yang bisa diakses secara luas.

“Jangan sampai kita kalah dengan negara lain, seperti Afrika Selatan, misalnya. Di sana ada literatur yang lengkap mengenai Syekh Yusuf, putera asli Makassar yang dihormati dan penyebar Islam utama di bagian selatan Afrika itu,” ucap Fikri khawatir.

Fikri percaya, jika digarap dengan baik, referensi-referensi tersebut kelak dapat menjadi rujukan terpercaya dalam diskusi-diskusi sejarah.

“Saat ini informasi di mana-mana, tetapi banyak juga yang hoaks. Perpusnas sangat penting posisinya dalam menjadikan masyarakat well educated, tidak hanya well informed,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah IX itu. (hea)

Editor : heddyawan